Fadli Zon Sebut Perjanjian Prabowo-Anies Berisi 7 Poin

Terkait isu utang-piutang Anies dengan Sandiaga Uno, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Sandiaga untuk membuka fakta soal itu. Menurutnya, pembuktian fakta itu diharuskan agar kabar tersebut tidak menjadi isu liar dan terang benderang.

"Benar atau tidaknya apa yang disampaikan Bang Erwin Aksa, silakan ditanyakan langsung ke Mas Sandi saja untuk membuka faktanya. Minta beliau buka saja agar terang benderang," ujar Kamhar saat dikonfirmasi, Senin (6/2/2023).

Kamhar menuturkan, pembuktian Anies memiliki utang piutang dengan Sandiaga Uno merupakan tugas dari pihak yang menuduh. "Membuktikan adalah tugas yang menuduh, bukan yang dituduh. Namun, ini sudah dibantah Pak Sudirman Said, bahwa ketika Pilgub dimenangkan maka itu tak menjadi utang piutang," jelasnya.

Kamhar menuturkan, isu tersebut tidak jauh beda dengan isu yang menyatakan Anies Baswedan memiliki perjanjian politik dengan Prabowo saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Partai Demokrat, kata dia, meminta setiap isu yang telah dihembuskan kepada publik terkait Anies Baswedan harus bisa dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak yang menuduh.

"Jangan malah jadi isu liar yang tak kunjung dibuktikan. Sama seperti soal surat perjanjian di Pilkada yang sebelumnya disampaikan Pak Sandi. Kenapa Bang Fadli Zon tidak buka saja ke publik, jika memang ada suratnya dan ada pelanggaran? Ini penting agar tak menjadi liar dan berubah menjadi fitnah," bebernya.

Namun begitu, Kamhar menambahkan, bahwa isu tersebut tidak akan memengaruhi pencapresan Anies Baswedan dari NasDem, PKS dan Demokrat yang tergabung dalam koalisi perubahan. "Kami yakin ini hanya serangan biasa yang dilancarkan, karena tak ada hal substansi lain yang lebih berkualitas yang bisa diserang dari sosok Mas Anies Baswedan," tukasnya.

Bukan Urusan Nasdem
Sementara Waketum Partai NasDem, Ahmad Ali menegaskan, perjanjian antara Prabowo dengan Anies maupun utang-piutang Anies dengan Sandiaga tidak ada urusan dengan NasDem. "Itu nggak ada urusan dengan NasDem," kata Ahmad Ali.

Ia juga tidak mau mengomentari lebih jauh terkait isu janji politik tersebut, termasuk soal Pilpres. Dia menegaskan itu urusan Anies, Sandiaga, dan Partai Gerindra. "Itu cerita antara mereka, Gerindra, Anies, dan Sandi," ucapnya.

Anggota Komisi III DPR RI itu meminta agar Anies menyelesaikan janji utangnya jika memang benar ada. Dia juga mengusulkan agar pihak yang dirugikan atas perjanjian itu menempuh mekanisme yang ada. "Kalau benar ada utang piutang, selesaikan, yang dirugikan gunakan mekanisme," ujarnya. (tribun network)