Politik Global
Menlu Hongaria Kecam Dubes AS Campuri Urusan Internal Negaranya
Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto mengecam Dubes AS di Budapest karena dianggap mencampuri urusan dalam negeri Hongaria.
Penulis: Krisna Sumarga | Editor: Krisna Sumarga
TRIBUNJOGJA.COM, BUDAPEST - Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto mengecam Duta Besar AS untuk Budapest dan menyebut dia tak memiliki hak mencampuri urusan dalam negeri negaranya.
Komentar Szijjarto muncul setelah Duta Besar AS David Pressman, mengatakan kepada Politico pembuat kebijakan Hungaria terus mendorong kebijakan yang didukung Rusia.
David Pressman mewakili kepentingan Washington di Budapest sejak September 2022. Tuduhan itu gara-gara Hongaria menentang sanksi anti-Rusia dan mendukung gencatan senjata di Ukraina.
Ketika diminta menanggapi pernyataan ini pada konferensi pers, Szijjarto berkata taka da yang bisa memberitahu mereka bagaimana cara hidup.
“Jadi tidak menarik apa yang dipikirkan warga negara lain – baik itu duta besar – tentang politik dalam negeri Hongaria,” katanya.
“Kami meminta lebih banyak rasa hormat kepada Hongaria, bahkan dari duta besar,” tambahnya.
Baca juga: PM Hongaria Viktor Orban Bikin Geram Negara-negara Tetangganya
Baca juga: Politisi Jerman Kecam Keras Pengiriman Tank Leopard ke Ukraina
Baca juga: Politisi Prancis Marine Le Pen Peringatkan Pecahnya Perang Dunia Ketiga
Menteri melanjutkan dengan menunjukkan bukan tugas Pressman mencampuri urusan dalam negeri Hongaria.
“Jika dia ingin menggunakan masa tinggalnya di Hongaria untuk memenuhi syarat kegiatan pemerintah yang dipilih rakyat Hongaria, dia akan sangat sulit merekatkan kedua negara.
Szijjarto mencatat ketika Hongaria menerima duta besar asing, diharapkan mereka berperilaku tepat dan bekerja untuk meningkatkan hubungan bilateral.
Era utusan asing yang memberi tahu orang Hongaria bagaimana hidup di negara mereka sendiri menurutnya sudah berakhir.
Hongaria, yang sangat bergantung pada energi Rusia, telah berulang kali menyuarakan penentangan terhadap sanksi yang dijatuhkan barat terhadap Moskow.
Dikatakan pembatasan telah mendatangkan malapetaka pada ekonomi UE, tetapi gagal melemahkan Rusia secara berarti.
Bulan lalu, Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban juga mengecam keputusan Jerman untuk mendukung Ukraina dengan memasok 14 tank Leopard 2.
Ia menyebut langkah tersebut membuat negara-negara barat menjadi peserta aktif dalam konflik.
Menurut Orban, alih-alih mempersenjatai Kiev, barat harusnya mengupayakan gencatan senjata dan pembicaraan damai di Ukraina.
Mayoritas orang Hongaria menentang sanksi yang dijatuhkan barat terhadap Rusia atas Ukraina dan percaya sanksi itu merugikan perekonomian negara.
Dalam sebuah postingan di Facebook, pemerintah Hongaria mengungkapkan 97 persen orang Hongaria menolak sanksi yang menyebabkan kerusakan serius.
Pesannya jelas: kebijakan sanksi Brussel (Uni Eropa) harus ditinjau kembali.
Alexandra Szentkiralyi, juru bicara pemerintah, mengatakan pembatasan yang diberlakukan UE terhadap Rusia atas Ukraina telah gagal menghentikan konflik.
Justru sanksi itu menimbulkan banyak masalah ekonomi bagi Eropa. Dalam hal ini, Hongaria cenderung menolak pembatasan minyak dan sanksi gas yang direncanakan.
“Orang-orang yang mengambil bagian dalam konsultasi mengatakan tidak yang jelas terhadap sanksi yang semakin meningkatkan harga pangan atau menambah beban pada pariwisata Eropa,” tambah Szentkiralyi.
Juru bicara itu menunjukkan Hongaria adalah negara UE pertama yang melakukan jajak pendapat kepada warganya tentang dampak sanksi tersebut.
Dia juga menggambarkan konsultasi tersebut sebagai pedoman bagi pejabat publik Hongaria untuk menentukan Langkah berikutnya.
Dia berterima kasih kepada sekitar 1,4 juta orang yang mengambil bagian dalam survei, mencatat hasil rinci akan dirilis dalam waktu dekat.
Konsultasi tentang masalah tersebut diluncurkan pada pertengahan Oktober dan mencakup tujuh pertanyaan tentang sanksi terhadap ekspor minyak, gas, bahan mentah, serta nuklir dan pariwisata.
Dalam beberapa bulan terakhir, sanksi yang dijatuhkan Barat terhadap Rusia atas konflik Ukraina telah memperburuk krisis energi Eropa, menyebabkan harga bahan bakar dan biaya hidup melonjak.
Bulan lalu, Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov mengatakan sanksi tersebut berdampak besar pada ekonomi Eropa.
Dia juga mengklaim AS adalah satu-satunya negara yang diuntungkan dari mereka, karena telah menjual gas alam cair ke Eropa dengan harga yang menggiurkan.(Tribunjogja.com/RussiaToday/xna)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/budapest_1303.jpg)