DIY Disebut Provinsi Termiskin, Pakar UGM: Metodenya Perlu Diperdebatkan

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - DI Yogyakarta ditetapkan sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa berdasarkan hasil dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan angka kemiskinan di DIY mencapai 11.49 persen.

Predikat sebagai provinsi termiskin ini menjadi perdebatan di tengah masyarakat bahkan di kalangan perguruan tinggi.

Pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, mengatakan angka kemiskinan yang dirilis BPS acapkali mengundang banyak reaksi meski BPS selalu merilis hasil survei susenas secara berkala.

Baca juga: Mahasiswa ITNY Sabet 4 Medali Kejuaraan Nasional Pencak Silat Grobogan Open Championship 1st

Metode penentuan garis kemiskinan yang digunakan BPS, kata dia, perlu didebatkan.

Berdasarkan data BPS, kata Tadjuddin, penetapan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

“Di DIY sendiri garis kemiskinan Rp 551.342 per bulan. Pengeluarannya lebih tinggi dibanding Jawa Barat dan Jawa Tengah. Saya kira penetapan garis kemiskinan ada persoalan. Katanya angka kemiskinan tinggi, namun pengeluarannya tertinggi di atas Jabar dan Jateng,” imbuhnya.

Dari sisi tingkat ketimpangan pengeluaran atau rasio gini, DIY tertinggi di Indonesia yakni 0,439.

Sementara, dari angka harapan hidup, DIY menempati peringkat pertama di Indonesia dengan usia rata-rata penduduk 75 tahun.

Tidak hanya itu, nilai indeks pembangunan manusia (IPM) berada di posisi kedua setelah Provinsi DKI Jakarta.

“Dari data IPM kok bisa termiskin, ada yang perlu kita koreksi. Lalu, ada soal indeks kebahagiaan, DIY tertinggi kedua setelah Jawa Timur, terkait indeks kepuasan hidup, perasaan dan makna hidup,” paparnya.

Sedangkan, dari jumlah penduduk lansia, diakui Tadjuddin, DIY tertinggi diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah.

“Persentase lansianya 4,2 persen dari jumlah penduduk DIY,” katanya.

Meski angka pengeluaran setiap keluarga masih menjadi tolak ukur internasional untuk menentukan angka kemiskinan.

“Seringkali kemiskinan ditetapkan dengan membandingkan nilai konsumsi seseorang dibanding dengan orang lain,” katanya.

Baca juga: Toyota Indonesia Ekspor Mobil, Nilainya Capai Rp50-60 Triliun Selama 2022