Peneliti Ekonomi Indef Sebut Upah Murah Jadi Salah Satu Penyebab Kemiskinan DIY

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Peneliti ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda menyoroti upah minimum provinsi (UMP) DIY yang sangat rendah.

Menurut dia, upah murah DIY menjadi satu di antara penyebab DIY masuk dalam provinsi termiskin di pulau Jawa. 

"Selain faktor Covid-19, kemiskinan di Jogja ini terbentuk karena UMP DIY yang rendah sekali. Ini juga yang sama-sama kita gaungkan, untuk peningkatan pendapatan di Jogja. Ketika garis kemiskinan meningkat, pendapatannya tetap, bahkan cuma meningkat beberpa persen. Orang yang di bawah akan semakin di bawah. Nggak bisa mengejar, masuk di luar garis kemiskinan,"katanya, Rabu (25/01/2023). 

Ia mengritik punDIY yang menormalisasi upah murah.

Baca juga: DIY Jadi Provinsi Termiskin di Jawa, Sri Sultan HB X : di DIY Terjadi Anomali

Sebab pendapatan yang rendah akan menciptakan kemiskinan , dan jika dinormalisasi akan menjadi kemiskinan abadi. 

Itulah sebabnya ia mendorong DIY untuk mengubah formulasi UMP , sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

"Dengan gaji yang meningkat relatif tinggi, akan meningkatkan daya beli. Dengan daya beli meningkat, itu sudah pasti dia berada di atas garis kemiskinan. Miris sekali kalau membandingkan dengan indeks kebahagiaan, tapi nggak dilihat dari sisi pendapatan,"ujarnya. 

Selain upah murah, ia menyoroti pertanian DIY.

Menurut dia, petani di DIY tidak memiliki lahan yang luas.

Kebanyakan lahan petak yang digarap petani kurang dari 0,5 hektare (petani gurem). 

Baca juga: Provinsi DI Yogyakarta Termiskin di Jawa, BI DIY: Masyarakanya Gemar Menabung Dibanding Konsumsi

"Ketika banyak sekali masyarakat yang tergantung pada sektor pertanian, terus kemudian petaninya juga petani gurem, yang terjadi adalah kemiskinan struktural,"lanjutnya. 

Subsidi yang diberikan untuk petani pun tak jarang tepat sasaran.

Padahal pupuk dan benih yang disubsidi pemerintah merupakan faktor produksi petani.

Dengan begitu, Pemda DIY perlu mengintegrasikan subsidi pemerintah kepada petani, agar bisa mendongkrak produksi. 

"Ketika lahan yang digarap cuma 0,5 hektare, terus sekali jual harganya misal Rp8juta, terus biaya produksi 6 juta, selama musim tanam misal 3 juta, artinya kan petani cuma dapat Rp2juta. Mau makan apa itu Rp2juta. Ketika pendapatan petani turun, maka kemiskinan ekstrem akan naik," imbuhnya. ( Tribunjogja.com )