Komisi A DPRD DIY Desak Pemda Lakukan Percepatan Vaksinasi Remaja, Baru Capai 11,13 Persen

Komisi A DPRD mencatat saat pandemi Covid-19 terjadi ada total 232.202 kasus, jumlah korban meninggal mencapai 6.076 sejak asal pandemi hingga kini.

Disebutkan, sempat terjadi gangguan layanan kesehatan kepada masyarakat. Mengingat hal tersebut diharapkan jangan sampai terulang, jangan sampai terlena mengabaikan protokol kesehatan.

"Terima kasih BPBD di akhir tahun sudah bagikan berbagai perlengkapan, masker, hand sanitizer, di Malioboro dan pusat keramaian," katanya.

"Ada tiga hal yang kita tekankan percepatan vaksinasi, pastikan sarana dan prasarana di pusat keramaian, dan ketiga ini penting dapat perhatian pemda pentingnya bangun kerjasama baik dengan daerah lain maupun pihak ketiga, asosiasi pariwisata, agen-agen, organda bisa diajak.

"Warga yang masuk ke Yogyakarta bersama perhatikan protokol kesehatan, berwisata, silakan kita sambut para wisatawan dengan wisata alam, kuliner destinasi sejarah agar tetap sehat dan selamat hadapi pandemi Covid-19," kata Eko Suwanto.

Cegah penyakit menular

Anggota Komisi DPRD DIY, Heri, menambahkan bahwa kalau melihat titik keramaian, kerumunan dan fasum butuh perhatian berkaitan sarana dan prasarana pencegahan penyakit menular.

Terutama di daerah destinasi wisata yang tersebar di empat Kabupaten, Bantul, Kulonprogo, Sleman dan Gunungkidul.

"Saya kira mulai sudah tidak tampak lagi sarana dan prasarana untuk pencegahan Covid-19. Sudah tidak lagi ada perhatian bersama, maka kita ingatkan pemangku kepentingan fasilitasi dan sediakan sarana dan prasarana cegah Covid-19," kata Heri.

Pengawasan dari Pemprov

Perkembangan wisata di empat kabupaten DIY sekarang sudah menggeliat. Sektor pariwisata lepas dari pengawasan provinsi karena pintu masuk di pinggiran seperti Sukoharjo, Wonogiri. 

"DPRD DIY mendorong pemerintah kabupaten memberi perhatian fasum di kabupaten berkait ramainya pariwisata. Ini penting agar dapat terhindar di pedesaan penyakit menularnya. Walaupun secara nasional sudah menetapkan status nya, kabupaten dan kalurahan harus proaktif pencegahan agar resiko bisa diatasi," kata Heri.

Sementara itu, berkaitan dengan proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2024, pemerintah daerah diingatkan untuk memberikan fasilitasi pelayanan kesehatan.

Dukungan fasilitasi kesehatan bagi tenaga penyelenggara pemilu penting sebab dari pengalaman penyelengaraan Pemilu 2019 lalu ada kasus petugas yang meninggal saat pemilu.

"Kalau melihat angka alokasi dana BTT yang telah disetujui, dana yang ada memungkinkan dimanfaatkan antisipasi bencana alam baik berkait Merapi, gempa hingga dukungan percepatan vaksinasi. Pengalaman 2019 lalu, ada 19 orang di DIY meninggal saat pemilu. Proses Demokrasi harus indah, penyelenggara selamat. Pemilu bisa berlangsung gembira dan selamat, " kata Eko Suwanto.

(*)