Exit Tol Jogja-Bawen Wilayah Magelang di Tidar Utara dan Rejowinangun Utara

Tribunjogja.com Magelang - Rencana wilayah Kota Magelang bakal dilewati jalur Tol Jogja-Bawen bakal jadi kenyataan.

Setelah trase ditetapkan, rencana pembebasan lahan mulai berjalan dari Sleman, Magelang hingga nanti berakhir di Semarang.

Sejauh ini tercatat ada 60 bidang di Kelurahan Tidar Utara, Kota Magelang terdampak pembangunan exitTol Jogja-Bawen.

Camat Magelang Selatan, Catur Adi Subagio mengatakan, posisi exit tol akan berada di dekat Kampung Dudan, Tidar Utara.

"Jadi, nanti berada di dekat kampung Dudan di belakang terminal, dekat vihara."ungkapnya.

Bagaimana menghitung proses ganti rugi?

Untuk wilayah Kelurahan Tidar Utara, proses musyawarah penetapan bentuk ganti rugi untuk pertama kalinya pun sudah berlangsung di Kantor Kelurahan Tidar Utara, pada Rabu (10/01/2023).

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Jogja-Bawen Muhammad Mustanir mengatakan, wilayah Kota Magelang yang terdampak proyek exit Tol Jogja-Bawen sebanyak dua kelurahan yakni Tidar Utara dan Rejowinangun Utara.

"Total keseluruhan dari 85 bidang yang terdampak di Kota Magelang memiliki luasan 30.009 meter persegi atau sekotar tiga hektar. Itu untuk kebutuhan exit tol. Macam-macam ada bentuk rumah, tanah kosong,dan lainya,"terangnya.

Adanya proses musyawarah ini, dia berharap masyarakat bisa sepakat dengan hasil penilaian.

Sehingga, ketika nilainya sudah sepakat maka bisa diproses untuk tahapan selanjutnya pembayaran.

"Untuk, perkiraan pembayaran itu tergantung dikeluarkannya validasi dari ketua pelaksana. Dalam hal ini apabila berkas lengkap tidak ada catatan dari ketua pelaksana, jika dalam seminggu ini sudah dilakukan validasi dari kami ya paling tidak butuh waktu 1,5 bulan untuk dibayarkan,"terangnya.

Terpisah, tim appresial KJPP Toto Suharto dan Rekan, Ufik Kurniasih mengatakan, untuk tahap appresial di Kota Magelang sama seperti daerah lain, tetap mengacu pada undang-undang.

Jadi, setelah dilaksanakan tahapan yakni appresol maka dilanjutkan menyusun data normatif.

Setelah itu, data normatif diserahkan ke tim appresial untuk dilakukan penilaian. Dalam daftar normatif itu ada tanah, bangunan, tanaman, benda lain yang berkaitan dengan tanah yang tidak bisa dipindahkan.