Pasukan China Kembali Latihan Tempur Amfibi Dekat Selat Taiwan

TRIBUNJOGJA.COM, BEIJING - China telah mengumumkan latihan militer di dekat Taiwan menjelang kunjungan anggota parlemen Jerman dan Lithuania ke pulau tersebut.

Latihan itu digambarkan sebagai cara melawan pasukan separatis. Latihan diumumkan pada Minggu (8/1/2023) oleh Kolonel Shi Yi, juru bicara Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

Dia mengatakan Latihan itu akan melibatkan manuver laut dan udara di sekitar Taiwan, dengan fokus pada serangan darat dan aksi serangan amfibi.

“Latihan itu dirancang untuk menguji kemampuan tempur bersama pasukan dan dengan tegas menangkal tindakan provokatif pasukan eksternal dan separatis 'kemerdekaan Taiwan'," kata Shi Yi dalam sebuah pernyataan.

Taiwan adalah pulau Tiongkok yang berfungsi sebagai benteng terakhir pasukan nasionalis selama perang saudara tahun 1940-an.

Pulau itu mengatur pemerintahannya sendiri, tetapi diakui sebagai bagian dari wilayah Cina oleh sebagian besar negara.

Militer pulau itu melaporkan mendeteksi setidaknya empat kapal PLA pada Senin (9/1/2023), bersama sejumlah pesawat militer di Selat Taiwan.

Baca juga: Presiden China Xi Jinping Desak Joe Biden dan AS Tak Langgar Garis Merah Masalah Taiwan

Baca juga: Dalam Kurun Waktu 24 Jam, China Terbangkan 18 Pesawat Pembom ke Wilayah Udara Taiwan

Baca juga: Xi Jinping Tegaskan Tak Ragu-ragu Kerahkan Militer untuk Paksa Taiwan Kembali ke China

Dikatakan aset angkatan laut, udara dan darat Taiwan sedang memantau situasi dan siap untuk merespons.

Latihan itu dilakukan di tengah kunjungan ke Taiwan oleh delegasi anggota parlemen Jerman dari Partai Demokrat Bebas, yang merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa di negara itu.

Kelompok tersebut dipimpin oleh Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Ketua Komite Pertahanan Bundestag, dan Johannes Vogel, wakil ketua partai.

Selama perjalanan empat hari, mereka akan bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi Taiwan, termasuk Presiden Tsai Ing-wen, Perdana Menteri Su Tseng-chang, dan Wellington Koo, ketua dewan keamanan nasional Taiwan.

Kunjungan itu adalah salah satu dari beberapa anggota parlemen asing yang dijadwalkan minggu ini, menurut para diplomat Taiwan.

Secara terpisah, delegasi dari Lithuania yang dipimpin Laurynas Kasciunas, Ketua Komite Keamanan dan Pertahanan Nasional parlemen, tiba di pulau itu pada Senin.

Sekelompok anggota parlemen lainnya datang pada hari Minggu dari Paraguay, dipimpin oleh Carlos María Lopez, presiden parlemen nasional.

Beijing menganggap setiap perlakuan terhadap Taiwan sebagai negara berdaulat, termasuk kunjungan resmi oleh pejabat asing, sebagai melemahkan kebijakan 'Satu China'.

Pejabat China menuduh Washington sengaja mengikis pengaturan lama, yang juga jadi dasar hubungan politik AS-China.

Tepat sebelum Natal, Kongres AS meloloskan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA), yang menetapkan semua pengeluaran militer AS untuk tahun mendatang.

Termasuk juga menyiapkan RUU anti-China yang dikenal sebagai Taiwan Enhanced Resilience Act (TERA), yang mengamanatkan hingga $10 miliar bantuan militer tahunan untuk Taiwan.

Terkait kebijakan Washington ini, China terang-terangan menyatakan ketidaksenangnya, dan menanggapi dengan unjuk kekuatan terbesar militer sejak kunjungan Nancy Pelosi.

Pada Hari Natal Beijing mengirim 71 pesawat dan tujuh kapal ke Taiwan dalam tampilan kekuatan 24 jam yang diarahkan ke pulau itu.

Ini membuat ketegangan kembali meroket. Latihan tempur tersebut adalah pengingat meskipun ada beberapa pemulihan hubungan skala kecil antara China dan barat, pada kenyataannya tidak ada yang berubah mengenai Taiwan.

Taiwan telah menjadi inti dari strategi AS untuk menahan China. Washington ingin mempertahankan kemerdekaan dan pemisahan de-facto pulau itu dari daratan dengan segala cara, melihatnya sebagai benteng strategis, teknologi, politik, dan militer.

Taiwan adalah bidak penting di papan catur, dan saat bidak itu jatuh, itu akan memungkinkan China untuk mendapatkan hegemoni militer di seluruh kawasan Asia-Pasifik melalui jalur laut yang selanjutnya akan dikendalikannya.

Jadi, meskipun mengaku mengikuti "Kebijakan Satu China" di mana AS seharusnya mengakui kedaulatan China atas Taiwan.(Tribunjogja.com/RussiaToday/xna)