Angka Kemiskinan di Klaten Diklaim Turun 1,16 Persen pada Tahun 2022

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Angka kemiskinan di Kabupaten Klaten , Jawa Tengah diklaim turun 1,16 persen pada tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten pun bakal melakukan kajian terkait penurunan angka kemiskinan tersebut.

"Dasarnya adalah survei dari BPS (Badan Pusat Statistik) ya, penurunan 1,16 persen ini sudah luar biasa," ujar Plt Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Klaten , Much Nasir, Minggu (25/12/2022).

Ia menjelaskan, penurunan angka kemiskinan di Klaten hingga 1,16 persen itu disebut-sebut sebagai penurunan angka kemiskinan tertinggi di Solo Raya tahun 2022.

Baca juga: Sebanyak 1.474 Pekerja dan 390 Calon Wirausaha Baru Dapat Bantuan Pemkab Klaten

"Kalau kita lihat, jarang ada penurunan angka kemiskinan di atas satu persen ini. Biasanya nol koma. Ini perlu kita kaji kemarin itu penurunannya dimana saja," jelasnya.

Menurutnya pada tahun 2022 angka kemiskinan di Klaten berada pada 12,33 persen.

Sedangkan tahun 2021 angka kemiskinan di Klaten sebanyak 13,49 persen.

Sementara itu, Bupati Klaten , Sri Mulyani mengatakan terdapat 25 desa yang tersebar di 5 kecamatan yang dinyatalan sebagai miskin ekstrem.

Pihaknya telah melakukan berbagai kebijakan dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah yang masuk miskin ekstrim tersebut.

Beberapa program kolaborasi melalui pemerintah pusat, provinsi hingga Baznas dilakukan dalam bentuk bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan langsung tunai (BLT) yang menyasar tukang ojek, pekerja rentan hingga pelaku UMKM.

Baca juga: Masa Jabatan Berakhir, Sejumlah Kepala Desa di Klaten Bakal Adu Nasib pada Pemilu Legislatif 2024

"Kami memang menggenjot daerah yang masuk status miskin ekstrem ini. Semua kegiatan baik itu RTLH, bantuan-bntuan sosial hingga pelatihan-pelatihan kita push di situ," ucapnya.

Mulyani kemudian menegaskan, pada akhir masa jabatannya sebagai Bupati Klaten , angka kemiskinan di daerah itu ditargetkan bisa turun hingga diangka 10 persen.

"Saya optimis itu bisa di akhir masa jabatan, kita berupaya dengan berikan semua program dan pelatihan disana biar mandiri," jelasnya. ( Tribunjogja.com )