Eva Kaili, Wakil Ketua Parlemen Uni Eropa Dipecat Terkait Suap dan Korupsi

TRIBUNJOGJA.COM, BRUSSEL - Wakil Presiden Parlemen Eropa Eva Kaili dan tiga pejabat parlemen Uni Eropa, ditahan dan dipecat atas dugaan suap dan korupsi.

Eva Kaili ditangkap di Doha, di tengah penyelenggaraan Piala Dunia Qatar 2022. Suap dan korupsi diduga ada kaitan keputusan untuk mengadakan Piala Dunia 2022 di Qatar.

Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola mengumumkan dia akan memimpin penyelidikan internal atas fakta-fakta seputar dugaan korupsi, pencucian uang, penyuapan, dan penipuan di badan legislatifnya.

"Tidak akan ada yang disembunyikan di bawah karpet," kata Metsola pada pembukaan sidang paripurna parlemen di Strasbourg, Senin (12/12/2022).

"Tidak akan ada bisnis seperti biasa," lanjutnya meyakinkan. Sebuah penyelidikan internal akan diadakan untuk memeriksa semua fakta terkait Parlemen Eropa.

Baca juga: Intelijen Austria Ungkap Mata-mata Korea Utara Operasi di Pusat Uni Eropa

Baca juga: Uni Eropa Peringatkan Bahaya Pecahnya Kekerasan Serbia-Kosovo

Politisi kelahiran Malta itu meyakinkan badan tersebut telah sinkron dengan pihak berwenang di tengah penyelidikan pihak berwenang Belgia atas dugaan korupsi.

Ia menuduh aktor jahat dari negara ketiga otokratis yang tidak disebutkan namanya menyebabkan situasi di mana parlemen dan demokrasi Eropa sedang diserang.

Skandal tersebut telah mendorong beberapa pengamat untuk menuntut reformasi menyeluruh di badan legislatif Uni Eropa.

Jaksa di Brussel telah mendakwa empat pejabat Uni Eropa atas partisipasi kelompok kriminal, dan pencucian uang selama akhir pekan.

Wakil Presiden Parlemen Eropa Eva Kaili telah dibebasktugaskan, dan Metsola mengambil langkah memecatnya.

Tuduhan tersebut terkait dugaan negara Teluk untuk menyuap beberapa anggota parlemen dan pejabat lainnya.

Media Belgia kemudian melaporkan dugaan suap terkait penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan dia terkejut dan terkejut dengan tuduhan yang sangat serius.

“Keyakinan dan kepercayaan pada institusi kami ini membutuhkan standar kemandirian dan integritas tertinggi," kata Leyen.

Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban - yang berjuang melawan Brussel di berbagai bidang mulai dari bantuan Ukraina hingga pajak datar global baru mengungkapkan kegembiraannya atas kasus ini.