UMK DIY

Pemda DIY Umumkan Kenaikan UMK DIY 2023, Kota Yogya Alami Kenaikan Tertinggi Sebesar 7,93 Persen 

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan persentase kenaikan UMK DIY berkisar antara 7,68 hingga 7,93 persen. 

Tribunjogja/Yuwantoro Winduajie
Pemda DIY mengumumkan kenaikan UMK 2023 di Kompleks Kepatihan Yogyakarta 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemda DIY mengumumkan besaran kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota di wilayah DI Yogyakarta. 

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan persentase kenaikan UMK DIY berkisar antara 7,68 hingga 7,93 persen. 

Kota Yogyakarta tercatat mengalami kenaikan paling tinggi yakni sebesar Rp 170.806 atau naik 7,93 persen.

UMK di wilayah ini menjadi Rp 2.324.775,51 

Kemudian disusul UMK Kabupaten Sleman yang ditetapkan sebesar Rp 2.159.519,22. Nominal tersebut tercatat mengalami kenaikan Rp 158.519 atau 7,92 persen. 

Untuk UMK Bantul sebesar Rp 2.066.438,82 atau naik Rp 149.591 atau 7,80 persen. 

Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sebesar Rp 2.050.447,15 atau naik Rp 146.172 setara 7,68 persen jika dibandingkan UMK tahun lalu. 

Adapun Gunungkidul UMK 2023 ditetapkan sebesar Rp 2.049.266,00 atau baik Rp 149.226 atau 7,85 persen. 

"Jadi nilai UMK di DIY semuanya lebih tinggi dari UMP DIY setelah dihitung," kata Aji, Rabu (7/12/2022). 

Baca juga: Pastikan Alami Kenaikan, UMK DIY 2023 Diumumkan Besok 

Aji mengatakan, kenaikan UMK di DIY ditentukan dengan mempertimbangkan nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota, dan nilai alpha.

Alpha merupakan indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang 0,10 sampai dengan 0,30. 

Pemda DIY pun memutuskan untuk memakai alpha 0,20 dengan mempertmbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja di daerah.

"Dari hasil sidang dewan pengupahan diambil angka alphanya itu semua kabupaten/kota menggunakan 0,2. Karena kita diberi kesempatan memakai 0,1 sampai 0,3," tandasnya. 

Lebih lanjut, Aji menjelaskan, UMK 2023 berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. 

Pengusaha pun dilarang membayar upah di bawah UMK. 

Selain itu, pengusaha juga diwajibkan menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan, sehingga upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih diupah dengan berpedoman pada struktur dan skala upah tersebut. 

"Ini sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas," tegasnya. (tro)
 

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved