IAKMI Sebut Pelabelan BPA Galon Guna Ulang Butuh Evidence-Based

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) membahas tentang wacana pelabelan Bisphenol A (BPA) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Kurniatul Hidayah
dok. istimewa
ilustrasi galon 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) membahas tentang wacana pelabelan Bisphenol A (BPA) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ahli Kesmas mengatakan labelisasi BPA menjadi suatu keharusan asalkan ada evidence-based atau berdasarkan bukti.

Bukti tersebut harus menunjukkan bahwa air minum dalam kemasan (AMDK) galon guna ulang itu sudah mengganggu aspek kesehatan.

Baca juga: Polres Bantul Amankan 13 Pelajar di Jalanan Tengah Malam, Di antaranya Kedapatan Membawa Gir

“Kalau belum ada bukti, BPOM sebenarnya tidak perlu membuat panik masyarakat dengan adanya kebijakan yang bisa pro bisa kontra, dan bisa jadi akan mengganggu iklim persaingan usaha dan membuat kegamangan masyarakat itu sendiri,” ujar Ketua IAKMI, Dr. Hermawan Saputra, SKM, MARS., CICS dalam diskusi media ‘Polemik Pelabelan BPA AMDK Galon’, secara daring, Jumat (2/12/2022).

Dia juga menanyakan mengapa BPOM memunculkan kebijakan baru, meski secara data, belum ada laporan resmi dan riset yang kuat, mengatakan bahwa kemasan AMDK berkaitan dengan adanya potensi toksisitas.
 
Dia yakin dalam memproduksi AMDK galon guna ulang, industri air minum juga dilengkapi dengan protokol yang sangat ketat dan sudah melewati tahapan yang sesuai peraturan.

“Jadi, saya kira sekarang tinggal pengawasannya terhadap kesehatan, apakah itu betul-betul berbasis evidence atau tidak,” ucapnya.
 
Di acara yang sama, Pakar Polimer Institut Teknologi Bandung (ITB), Ir. Akhmad Zainal Abidin, M.Sc., Ph.D., menegaskan bahwa BPA itu memang dibuat untuk bahan baku polikarbonat dan aman digunakan untuk kemasan air minum dalam kemasan (AMDK).

Penggunaannya juga sangat kecil, sebagai bahan campuran dan harus mengikuti ambang batas yang telah diatur oleh BPOM. 

“Jadi, sifatnya BPA ada di sana itu sebagai sisa dari bahan baku yang belum bereaksi menjadi polikarbonat. Yang sisa ini juga jumlahnya tidak banyak, apalagi selama proses itu dilakukan juga pembersihan BPA. Misalnya dengan teknik steaming, biji plastiknya di-steam terlebih dahulu, sehingga nanti BPA yang tersisa dalam polikarbonat itu bisa hilang atau berkurang sehingga jadi food grade,” tuturnya.
 
Menurutnya, AMDK galon guna ulang juga sudah dipakai selama puluhan tahun dan belum ada laporan masyarakat ada yang sakit atau meninggal karena mengkonsumsinya.

“Mengapa begitu? Karena memang dari tes-tes yang kami tahu, BPA yang ada di dalam air akibat menggunakan polikarbonat itu rendah dan masih jauh dari batas aman BPOM,” tukasnya.
 
Pola lama dengan hanya menempelkan logo BPOM saja itu, menurut Zainal sudah cukup karena berarti kemasan pangan tersebut sudah memenuhi seluruh persyaratan BPOM.

“Ini jauh lebih bagus ketimbang harus menambahi lagi pelabelan BPA yang hanya memunculkan masalah baru di masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Sinergi PLN Group Gandeng Pemerintah dan Industri Siap Sambut Investor di Jateng DIY

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait menyayangkan adanya polemik yang disebabkan pendekatan yang limbung dan abu-abu.

Menurutnya, pelabelan BPA belum didukung oleh fakta sains.
 
“Saya harap BPOM lebih memperhatikan regulatory impact assessment ketika mendengungkan suatu statement atau regulasi barunya,” katanya. (ard)

 

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved