Pemilu 2024

Pendaftaran PPK dan PPS Pemilu 2024 Segera Dibuka, KPU Kabupaten Bantul: Ada Kenaikan Honor

Kenaikan ini diantaranya untuk Ketua PPK mendapatkan honor sebesar Rp 2.500.000,- sedangkan anggota PPK mendapatkan honor Rp 2.200.000,- untuk honor

Penulis: Santo Ari | Editor: Kurniatul Hidayah
dok.istimewa
Ilustrasi Pemilu 2024 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pemilu 2024 akan segera dibuka.

Pendaftaran akan dilayani melalui aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc).

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Bantul, Musnif Istiqomah mengungkapkan, ada beberapa hal yang berbeda dalam penerimaan PPK dan PPS kali ini.

Baca juga: Pemkot Yogyakarta Gulirkan Gelar Potensi Pertanian, Ini Deretan Kontes yang Dihadirkan

Misalnya penggunaan sistem informasi SIAKBA untuk menerima pendaftaran calon PPK dan PPS.  

Dijelaskannya, SIAKBA sebagai sistem informasi untuk mengelola data anggota KPU dan Badan Adhoc dari mulai proses pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi, termasuk menu untuk masukan dan tanggapan masyarakat dalam proses seleksi PPK dan PPS pada pemilu 2024.

Dari sisi regulasi, adanya penggabungan antara regulasi pembentukan dan tata kerja badan adhoc Pemilu dan Pilkada 2024.

“Penggabungan ini bertujuan untuk penyesuaian visi keserentakan dengan efektifitas dan efisiensi dalam tata kelola badan adhoc penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024,” ujarnya Selasa (15/11/2022).

Sedangkan dari sisi persyaratan badan adhoc pemilu 2024 ada norma yang berbeda dengan pemilu 2019, dimana syarat dua periodesasi tidak lagi diberlakukan, termasuk batasan usia minimal dan maksimal.

Adapun usia minimal dibatasi 17 tahun dan usia maksimal hanya berlaku untuk KPPS dengan batasan usia diutamakan tidak melebihi 55 tahun, dihitung pada saat hari H pemungutan suara yaitu 14 Februari 2024.

Hal ini merujuk pada regulasi Peraturan KPU No 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 
Selain itu, Musnif menyampaikan adanya kenaikan honor badan adhoc pada Pemilu 2024.

Kenaikan ini diantaranya untuk Ketua PPK mendapatkan honor sebesar Rp 2.500.000,- sedangkan anggota PPK mendapatkan honor Rp 2.200.000,- untuk honor sekretaris PPK sebesar Rp 1.850.000,- dan honor sekretariat PPK sebesar Rp 1.300.000,-.  

“Hal ini diharapkan menjadi kabar gembira bagi masyarakat untuk mendaftar PPK dan PPS,” imbuhnya.

Sebagai tahap awal pendaftaran telah dilakukan rapat koordinasi pembentukan PPK dan PPS pada akhir pekan kemarin. 

Dari rapat koordinasi ini, diharapkan informasi mengenai pembentukan PPK dan PPS bisa tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga banyak yang terpanggil untuk bersama mensukseskan Pemilu Serentak 2024.

“Badan adhoc penyelenggara Pemilu memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga dibutuhkan kualifikasi PPK dan PPS yang berintegritas, mempunyai pribadi yang kuat, jujur serta dapat bersikap adil, agar diperoleh proses penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas,” tandasnya.

Baca juga: Satreskrim Polres Gunungkidul Selidiki Jasad Tanpa Identitas yang Ditemukan di Pantai Ngrawe

Sementara itu, Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho menegaskan kebutuhan PPK di masing-masing kapanewon sebanyak lima orang sehingga total kebutuhan untuk se Kabupaten Bantul ada 85 orang PPK.

Dalam ketugasannya nanti PPK akan dibantu oleh sekretariat PPK yang berjumlah tiga  orang dimasing-masing kecamatan.

“Sekretariat PPK ini berasal dari unsur ASN dan/atau Non ASN. Oleh karena itu pembentukan sekretariat PPK akan dikoordinasikan dengan pemerintah kapanewon setempat untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati,” ucapnya.

Lebih lanjut juga disampaikan bahwa untuk masa kerja PPK Pemilu 2024 ini nantinya selama 15 bulan dan akan mulai bekerja secara efektif Januari 2023 mendatang. Didik berharap masyarakat Bantul dapat secara aktif mengikuti setiap tahapan Pemilu yang sudah mulai berjalan termasuk salah satunya pembentukan badan ad hoc ini. (nto)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved