Breaking News:

Berita DI Yogyakarta Hari Ini

Bus Pariwisata Dikawal Patwal, Pustral UGM : Sifatnya Diskresi Sesuai dengan Norma yang Berlaku

Adanya Patwal bus wisata tidak dibenarkan bila hanya ingin mendapatkan kecepatan dan prioritas lebih dibandingkan dengan pengguna lain.

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Perdebatan tentang bolehkah jasa patroli dan pengawalan ( Patwal ) dari kepolisian digunakan untuk mengawal bus pariwisata kembali mengemuka.

Hal ini karena seorang warga Yogyakarta bernama Elanto Wijoyono menghentikan mobil patwal yang mengawal bus pariwisata , Minggu (14/11/2022) di kawasan fly over Janti.

Ia pun menceritakan kisahnya di Twitter dan mendapat banyak tanggapan netizen.

Menanggapi hal tersebut, Peneliti Senior Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada ( Pustral UGM ), Dr. Ir. Arif Wismadi, M.Sc., menjelaskan, Patwal itu bersifat diskresi dari yang punya kewenangan.

Baca juga: Geram Masih Ada Polisi Kawal Bus Pariwisata di Jogja, Ini Respon Elanto Wijoyono

Artinya, yang berwenang mendapatkan kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.

“Itu bersifat diskresi, yang punya kewenangan yang akan menentukan tingkat urgensi, tentunya dengan norma yang berlaku,” ujar dia kepada Tribunjogja.com , Selasa (15/11/2022).

Arif menjelaskan, persepsi masyarakat pada patwal untuk kendaraan yang bukan prioritas lebih cenderung pada tujuan kelancaran perjalanan.

Ia menjelaskan, kendaraan patwal bisa membantu kelancaran perjalanan yang dikawal dan atau keselamatan pengguna jalan.

“Pengaturan yang mengutamakan kelancaran atau kecepatan bagi yang dikawal harus sesuai dengan UU. Sedangkan, yang sifatnya mengutamakan keselamatan bisa diskresi dari yang berwenang,” terang dia.

Ia mencontohkan, mudik bareng bisa dilakukan dengan pengawalan.

Baca juga: VIRAL Bus Nekat Lawan Arus di Jalan Jogja-Wonosari, Akhirnya Dipaksa Jalan Mundur

Tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan dengan mengatur homogenitas aliran.

“Dengan sifat aliran yang sama dalam hal kecepatan, arah dan densitas, serta perilaku, maka risiko terjadinya friksi dengan aliran lain yang berbeda, bisa berkurang. Ini bisa meningkatkan keselamatan pengendara di jalan,” beber dia.

Arif menegaskan, adanya Patwal bus wisata tidak dibenarkan apabila hanya ingin mendapatkan kecepatan dan untuk mendapatkan prioritas lebih dibandingkan dengan pengguna lain.

Ia menilai, tugas Patwal , jika hanya mengutamakan kecepatan dan prioritas, bisa bergeser hanya pada kelompok yang mampu mengakses layanan tersebut.

“Ya, jadinya bergeser kewenangan patwal, bisa karena yang memohon mampu secara keuangan atau kedekatan dengan pemilik kewenangan saja,” tegasnya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved