Berita Pendidikan Hari Ini

26 Perguruan Tinggi Dijatuhi Sanksi Berat dalam 3 Tahun Terakhir oleh BAN-PT

Sebanyak 26 perguruan tinggi dijatuhi sanksi berat dalam tiga bulan terakhir oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Miftahul Huda
Para narasumber dalam forum penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi hadiri jumpa pers, Selasa (15/11/2022) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sebanyak 26 perguruan tinggi dijatuhi sanksi berat dalam tiga bulan terakhir oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Informasi itu disampaikan Direktur Dewan Eksekutif BAN PT Ari Purbayanto saat menghadiri acara di sebuah hotel di Yogyakarta , Selasa (15/11/2022).

"Tiga bulan terakhir ini ada 26 perguruan tinggi yang diberikan sanksi berat," kata Ari kepada awak media dalam jumpa pers Forum Penguatan Intergitas Ekosistem Perguruan Tinggi di Yogyakarta.

Disampaikan Ari, BAN-PT yang berperan sebagai juru potret profesional di dunia pendidikan Indonesia memiliki keterbatasan dalam upaya penindakan. 

Namun bersama dengan Direktorat Kelembagaan sejumlah sanksi bisa diberikan. 

Baca juga: 12 Perguruan Tinggi Indonesia Berpartisipasi dalam ReTII ke 17 ITNY

Sanksi itu dimulai dari pembinaan terlebih dahulu kepada perguruan tinggi yang melanggar aturan. 

Jika sudah dalam kategori pelanggaran berat maka akan dilakukan pencabutan akreditasi, hingga izin penyelanggaran.

"Satu perguruan tinggi di Surabaya dicabut izin penyelenggaranya karena mereka melakukan praktik yang tidak layak dilakukan mungkin itu juga masuk korupsi," ungkapnya. 

"Artinya mendapati izin penyelenggara, mendapat akreditasi BAN PT, menerima mahasiswa aktif tetapi tidak ada proses pembelajaran tapi memberi ijazah. Jadi nggak perlu sekolah, ijazah dikasih tapi menunggu tiga tahun setengah. Jadi tetap mendaftar, ada di database kita. Ijazahnya juga terdaftar tapi tidak ada proses pembelajaran," sambung Ari.

Ari menambahkan ada pula kasus lain dimana perguruan tinggi yang memalsukan data dengan tujuan agar akreditasinya baik.

Dengan berbagai kasus tersebut, kata Ari, pihaknya memastikan tidak hanya memberikan potret baik saja kepada perguruan tinggi. 

Melainkan juga menindaklanjuti aduan dari masyarakat dengan turun langsung ke lapangan.

"Bahkan turun ke lapangan bukan hanya BAN-PT tetapi didampingi dari tim investigasi dari Direktorat Kelembagaan dan kita selalu bekerjasama kalau nanti sudah ditetapkan kami cabut akreditasinya dan Direktorat Kelembagaan membekukan izinnya," tuturnya.

Sementara, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menuturkan masalah integritas pada sektor pendidikan masih saja kerap ditemui. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved