Petani Tembakau DIY Sesalkan Kebijakan Pemerintah Naikan Cukai Hasil Tembakau

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Rencana pemerintah menaikan rata-rata tarif cukai hasil tembakau sebesar 10 persen disesalkan oleh petani tembakau di DIY.

Ketua DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) DIY, M Sukro Nurharjono menolak keras keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut.  

Ia mengungkapkan, saat ini kondisi petani tembakau sedang sulit karena harga yang tidak menentu.

Tak banyak Industri yang melirik tembakau panenan petani DIY, sehingga petani harus memanen,merajang,menjemur, menyimpan dan menjual sendiri hasil panennya.

"Tentu ini membutuhkan biaya yang sangat besar, dan petani tidak akan sanggup" ujarnya Sabtu (12/11/2022).

Jika ditilik dari sisi industri kretek, kebutuhan dasar seperti kertas, plastik sampai upah tenaga kerja sudah ada standarnya dan tidak mungkin ditawar.

Maka yang paling mungkin adalah menawar tembakau petani semurah murahnya, karena petani tak bisa menyimpan tembakau dalam jangka waktu yang lama.

Baca juga: Cukai Hasil Tembakau Dinaikkan Per 2023, Ini Respons Serikat Buruh Rokok di Jogja

Sementara itu, Muhamad Samsul Malik, ketua DPC APTI Bantul mengklaim dalam lima tahun terakhir lahan pertanian tembakau semakin menyusut berganti komoditas lain yang lebih menguntungkan. 

Ia mengungkapkan, tahun 2010 lahan pertanian tembakau masih berada di kisaran 600 hektar, terbagi di kapanewon Imogiri, Piyungan, Dlingo dan Pleret.

“Saat ini lahan tembakau hanya tersisa 300 hektar saja,” ungkapnya.

Selain itu, anomali cuaca juga sangat mengancam pertanian tembakau, karena tanaman tembakau akan cepat mati jika terkena hujan meski hanya dalam hitungan jam.

Dengan kondisi-kondisi tersebut, ia berharap pemerintah  dapat lebih memperhatikan kondisi petani tembakau sebelum menaikan cukai rokok. (Tribunjogja/nto)