Bupati Bantul Abdul Halim Muslih

Bupati Abdul Halim Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Mendagri

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.

Editor: Agus Wahyu
TRIBUNJOGJA.COM/ISTIMEWA
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Senin (31/10/2022). 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Senin (31/10/2022).

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Lembaga, Gubernur dan Wali Kota beserta jajarannya.

Baca juga: Bupati Abdul Halim Sebut Tanpa Tuntutan, UMK 2023 Bakal Lebih Tinggi

Baca juga: Bupati Abdul Halim Sebut Sensus Pertanian Bisa Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan Sektor Pertanian

Adapun narasumber dalam rakor ini, yakni Setianto selaku Badan Pusat Statistik, Gusti Ketut Astawa selaku Deputi Bidang Ketersediaan Stabilitas Pangan Ke Badan Pangan Nasional, Menteri Perdagangan yang diwakili oleh Syailendra selaku Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Prof. Heri Budiono selaku Jaksa Agung Muda Jamdatun, Dirjen Holtikultura mewakili Dr. Prihasto Setiarso selaku Menteri Pertanian, Letjen TNI Eko Margiyono selaku Kasum TNI, dan Satgas Pangan Polri mewakili Kasatgas Pangan.

Dalam sambutannya, Tito mengatakan bahwa di era globalisasi ini dunia menjadi satu sistem, artinya yang terjadi pada suatu negara akan berpengaruh terhadap negara lain, atau satu kawasan akan mempengaruhi kawasan lainnya.

Sebagai pengantar, Tito memaparkan beberapa dampak inflasi di beberapa negara dan perkembangan situasi dunia saat ini, termasuk keadaan inflasi di indonesia saat ini yang mencapai angka 5,95 persen.

“Mohon kepada pemerintah daerah lebih rajin untuk berkolaborasi dengan instansi terkait pengendali inflasi daerah, mungkin dapat dilakukan rapat seminggu sekali sehingga dapat betul-betul paham masalah detail, dan bisa melakukan interpensi secara detail, dan sudah disepakati oleh rekan-rekan lain terutama aparat penegak hukum. Sehingga dengan adanya kerjasama antara pusat dan daerah dapat mengendalikan inflasi,” tandas Tito. (ayu)

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved