BOPI "Reborn", BOPI Independen

Ferry Kodrat

Pemerhati Sepak Bola dan Olahraga

SALAM olahraga, Pak Jokowi!

Tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang hingga Kamis (13/10/2022) menewaskan 132 orang, boleh jadi merupakan catatan kelam dunia persepakbolaan Indonesia.

Dunia mengutuk dan prihatin atas tragedi itu. Dunia pun mendoakan mereka yang menjadi korban.

Bagi Indonesia, khususnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tragedi itu harus menjadi catatan penting agar hal serupa tak lagi terjadi lagi. 

Apa selanjutnya yang harus dilakukan oleh pemerintah?

Sebenarnya, tidak sulit jika insan-insan olahraga di negeri ini mau taat kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dan, ketegasan pemerintah juga sangat dibutuhkan supaya para insan olahraga, khususnya yang duduk di organisasi baik PSSI maupun lainnya, memiliki rambu yang tidak boleh dilanggar.

Langsung ke pokok pemikiran, Badan Olahraga Profesional Indonesia atau BOPI sebenarnya merupakan badan di bawah pemerintah yang menjadi garda terdepan sebagai pengawas sekaligus pengontrol olahraga profesional di Tanah Air.

Sayang, BOPI sudah dihapus lewat keputusan Presiden Jokowi. Mungkin, Presiden menilai, BOPI dianggap tidak terlalu memiliki peran sentral dalam keolahragaan Indonesia.

Menarik benang merah dari keberadaan BOPI sebelumnya, anggapan Presiden ada benarnya. Karena, saat itu, BOPI seperti sebuah badan yang pasif,  tidak memiliki kontribusi utuh terhadap olahraga Indonesia.

Kenapa?

Ada beberapa faktor. Pertama, keberadaan BOPI di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora adalah sebuah kekeliruan. Sebab, berada di bawah Menpora, BOPI punya ruang gerak sangat terbatas gara-gara dibelenggu oleh rambu-rambu birokrasi.

Saat di bawah Menpora, BOPI juga "dihuni" hanya segelintir orang. Jumlahnya bisa dihitung dengan jari.

Jumlah personel nan minim tersebut barangkali dianggap cukup karena tugas BOPI saat it, memang hanya mengeluarkan rekomendasi atau surat izin pelaksanaan kegiatan atau pertandingan olahraga yang katanya profesional.

Singkatnya, tugas BOPI seperti hanya duduk di meja menunggu tamu datang membawa proposal kegiatan atau pertandingan untuk kemudian diberikan surat izin.

Bukan hanya jumlah pengurus BOPI yang minim. Yang mengenaskan lagi, tersiar kabar bahwa pengurus BOPI hanya digaji minim, jauh di bawah UMR DKI Jakarta.

Hal tersebut tentu sangat memprihatinkan. Sebab, maaf, kesejahteraan cuma sebesar itu dapat memengaruhi mentalitas pengurus ketika di meja tergeletak surat permohonan izin turnamen atau pertandingan dari berbagai daerah.

Padahal, pemberian izin dari BOP sangatlah vital dan tidak boleh dianggap remeh.

Izin dari BOPI tidak boleh sembarangan. Artinya, tidak mudahuntuk mendapatkan izin dari BOPI. Seharusnya, BOPI baru mengeluarkan surat izin jika pengurus sudah meneliti segala persiapan turnaman maupun pertandingan.

Ambil contoh di sepak bola. BOPI harus terlebih dahulu melakukan survei ke lapangan, seperti meneliti langsung kelayakan tempat pertandingan atau stadion dari semua sisi.

Sementara dari sisi adminitrasi, BOPI harus pula memeriksa kelengkapan dokumen tim-tim yang akan bertanding: apakah benar-benar sudah profesioal dengan berbadan hukum PT (perusahaan)?

Kalau BOPI merasa hasil survei dan pemeriksaan tidak lengkap, izin tidak dikeluarkan. Persoalannya, apakah BOPI melakukan hal itu?

Untuk melakukannya, tentu BOPI harus memiliki orang yang ahli atau benar-benar memahami mengenai peraturan masing-masing cabang. Jika sumberdaya seperti itu ada, menjadi tidak mungkin jumlah anggota BOPI hanya segelintir.

Butuh sentuhan Presiden

Akibat tragedi Kanjuruhan, Presiden Jokowi sudah menegaskan adanya perbaikan menyeluruh dan mendalam di cabang sepak bola.

Bahkan, Presiden juga membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang dipimpin oleh Menkopolhukam, Mahfud MD. Tentu, tujuan dari tim tersebut adalah melakukan  pembenahan dan perbaikan total di dunia sepak bola dalam negeri

Masalahnya, olahraga bukan hanya sepak bola. Cabang-cabang lain pun butuh sentuhan Presiden agar menjadi lebih baik, baik dari sisi penyelenggaraan maupun prestasi.

Untuk itu, sebagai kepanjangan tangan Presiden, BOPI (entah apapun nanti namanya) harus aktif lagi. Maksimalkan peran BOPI sebagai badan yang benar-benar menjadi pengontrol sekaligus pengawas olahraga di negeri tercinta ini.

Kelahiran kembali BOPI harus dibarengi dengan perubahan. Perubahan secara total dan frontal.

BOPI, ke depan, haruslah independen. Dalam melaksanakan tugas, BOPI bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Artinya, kinerja BOPI langsung di bawah kendali Presiden.

BOPI ke depan juga harus memiliki kantor sendiri sehingga benar-benar memiliki wibawa dalam memutuskan suatu pengajuan dari pihak luar. Jangan sampai ada intervensi dari pihak mana pun.

Untuk memaksimalkan tugas sebagaimana yang diharapkan Presiden, BOPI harus terdiri atas orang-orang yang mumpuni di dunia keolahragaan Indonesia, baik secara teknis (pertandingan) maupun non-teknis (peraturan).

Dengan demikian, BOPI benar-benar cermat dan hati-hati untuk memberikan izin kejuaraan atau pertandingan.

Dus, untuk menjadi anggota BOPI juga tidak mudah. BOPI membutuhkan orang-orang yang berjiwa sportivitas tinggi, kuat mental dalam menghadapi setiap "godaan" berupa pelicin demi surat izin dan lain-lain.

Memang, untuk melahirkan kembali BOPI yang independen membutuhkan dana tidak sedikit. Selain gaji anggota, BOPI juga butuh dana operasional untuk melakukan survei dan pertemuan-pertemuan internal yang bakal digelar secara intensif.

Demi kemajuan olahraga di Indonesia, kehadiran BOPI yang independen sangatlah diperlukan. Presiden bisa berkoordinasi dengan beberapa menteri terkait yang dipandang bisa menopang kinerja BOPI ke depan.

Bagaimana pun, olahraga memiliki peran besar dalam membentuk karakter bangsa nan tangguh, kuat, dan gemilang di mata internasional. Olahraga bisa menjadi hiburan sehat dan mendidik bagi masyarakat.

Salam sehat dan sejahtera, Pak Presiden Jokowi.

Salam Olahraga! (*)