Tingkat Pengangguran Terbuka Lulusan SMK Masih Tinggi, Pemda DIY Canangkan Program Aku Siap Makarti

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK di DI Yogyakarta masih tergolong tinggi.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY pada 2019 hingga 2020 lalu, hasil pemetaan lulusan SMK di DIY yang bekerja berada di angka 47 persen dari total hampir 28.000 lulusan setiap tahun.

Sedangkan untuk lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi di angka 14 persen, berwirausaha sekitar 19 persen dan lulusan yang belum bekerja sekitar 20 persen.

Untuk menangani masalah tersebut, Pemda DIY berkomitmen mewujudkan angkatan kerja lulusan SMK yang unggul dan berdaya saing melalui Program Aku Siap Makarti atau Angkatan Kerja Unggul Sistem Asesmen Pendampingan dan Manajemen Antar Kerja Terintegrasi.

Baca juga: Tingkat Pengangguran Terbuka di Sleman Naik Jadi 5,17 pada 2021

Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya mengatakan, penyelenggaraan pendidikan SMK didasari oleh keahlian dari sumber daya yang ada pada masing-masing sekolah.

Hal ini membuat lulusan SMK yang dihasilkan terkadang tidak memenuhi kebutuhan industri karena tidak adanya pemetaan terkait kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja.

“Kita mengusahakan untuk pelan-pelan menyiapkan pendidikan yang sesuai antara supply dan demand. Kita berupaya menggali dunia kerja untuk memetakan kebutuhan kurikulum di dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan,” ungkap Didik, Selasa (11/10/2022).

Disdikpora DIY juga akan mengupayakan kerjasama dengan pihak-pihak industri untuk menyerap tenaga kerja..

Melalui sistem Aku Siap Makarti  tersebut potensi lulusan SMK ini bisa dipetakan dan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Lebih jauh, implementasi program Aku Siap Makarti, dalam jangka pendek akan dilaksanakan di 5 SMK di DIY, yaitu SMKN 2 Depok, SMKN 3 Depok, SMKN 3 Yogyakarta, SMKN 6 Yogyakarta dan SMKN Sewon.

“Melalui pendataan tersebut akan mempermudah bagi sekolah, bagi Dinas Pendidikan, bagi Dinas Ketenagakerjaan maupun industri untuk bisa lebih mudah mendapatkan Sumber Daya Manusia khususnya lulusan SMK,” jelas Didik.

Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi mengatakan, pihaknya akan mengupayakan pembangunan sistem pendataan kolaboratif antara sekolah kejuruan dengan industri.

Selain itu, keberadaan lembaga untuk menampung lulusan juga menjadi salah satu hal yang akan diupayakan.

Dia menjelaskan, jika Disdikpora memiliki PPKS atau Pusat Perkembangan Karir Siswa, maka Disnakertrans memiliki Bursa Kerja Khusus atau BKK.

Baca juga: Komisi A DPRD DIY Desak Penyusunan APBD dan Danais untuk Atasi Pengangguran dan Kemiskinan

BKK tidak hanya berkaitan dengan lulusan SMK saja tapi bersinergi sejak menjadi siswa SMK melalui pola PPKS.