Resmikan MPP Kota Yogya, Menpan RB Dorong Daerah Telurkan Inovasi Pelayanan Publik

TRIBUNJOGJA.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogyakarta , yang berlokasi di kompleks Balai Kota setempat, Kamis (6/10/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Anas mengapresiasi segudang fasilitas di MPP Kota Yogyakarta .

Ia menilai, sudah saatnya semua daerah di tanah air mewujudkan sebuah sistem layanan yang terintegerasi.

Hal itu, sesuai amanat Presiden Joko Widodo.

"Perintah bapak Presiden reformasi birokrasi itu bukan tumpukan kertas, bukan soal presentasi, namun harus  berdampak dan dirasakan oleh masyarakat. Nah, MPP ini salah satunya," tambahnya.

Baca juga: Mulai Direvitalisasi, MPP Kota Yogyakarta Bakal Dilengkapi Loket untuk Akad Nikah

Oleh sebab itu, pihaknya kini getol mendorong seluruh kota dan kabupaten di tanah air untuk merealisasikan MPP di daerahnya masing-masing.

Dengan begitu, warga masyarakat bisa merasakan kemudahan dalam mengakses ragam layanan publik.

"Ke depan, secara bertahap, integrasi layanan itu mutlak. Jadi, kita akan terus perbaiki. Target kami jelas, semua daerah punya sistem integrasi layanan, dalam gedung besar atau kecil," ujarnya.

"Yang penting, pelayanannya terintegrasi dalam bentuk  Mal Pelayanan Publik seperti ini. Di Kota Yogyakarta ini merupakan MPP ke 70 yang sudah kita resmikan bersama-sama," tambah Anas.

Mantan Bupati Banyuwangi itu berharap, keberadaan MPP bisa melahirkan inovasi-inovasi baru di bidang pelayanan publik selaras dengan karakter lokalnya masing-masing.

Baca juga: Pemkab Sleman Bersiap Bangun Gedung MPP, Proses Lelang Dimulai Maret

Tapi, jika inovasi sukar terealisasi, metode duplikasi pun tak jadi masalah, selama bermanfaat bagi rakyat.

"Kita mendorong tumbuhnya inovasi di banyak tempat. Kota Yogya ini punya banyak inovasi unggulan. Tapi, kalau inovasi agak malas, bisa direplikasi saja, kan di Indonesia banyak yang bagus-bagus," katanya.

Dijelaskannya, penyempurnaan inovasi berbasis kearifan lokal tersebut sudah diterapkan di berbagai negara Eropa, seperti Azerbaijan dan Georgia.

Ia pun meyakini, jika sanggup direalisasikan, penduduk dapat merasakan berbagai macam kemudahan.

"Poin pentingnya adalah, ke depan rakyat harus dipermudah. Kata Presiden, birokrasi itu jangan mbulet. Tidak boleh lagi, ini harus dipermudah dan birokrasi harus lincah," pungkasnya. ( Tribunjogja.com )