Intimidasi seragam sekolah

Respon Disdikpora DIY Soal Dugaan Penyekapan dan Intimidasi Wali Murid SMAN 1 Wates

Disdikpora DIY menyerahkan penanganan  perkara dugaan penyekapan dan intimadasi terhadap wali murid SMAN 1 Wates kepada pihak berwajib

Tribun Jogja/ Yuwamtoro Winduajie
Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY menyerahkan penanganan  perkara dugaan penyekapan dan intimadasi terhadap wali murid SMAN 1 Wates kepada pihak berwajib.

Seperti diketahui, wali murid tersebut diduga mengalami penyekapan dan intimidasi di kantor Satpol PP Kulon Progo karena memprotes kebijakan pengadaan seragam di SMA tersebut.

Polisi disebut akan segera melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi, maupun pihak yang terlibat dalam perkara ini.

"Kalau itu kejadiannya bukan di sekolah dan ini bukan ranah kami. Saya kira untuk apakah benar ada intimidasi atau tidak bukan ranah kami untuk memberi komentar. Nanti kita mengikuti saja perkembangannya," kata Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya, Senin (3/10/2022).

Meski demikian, pihaknya akan mengusut dugaan praktek jual beli seragam tersebut. Mereka yang terlibat terancam sanksi disiplin ASN.

Diketahui, SMAN 1 Wates menyerahkan proses pengadaan seragam kepada paguyuban orang tua (POT).

Namun diduga harga seragam yang dipatok POT justru lebih tinggi dari harga pasar sehingga memberatkan orang tua.

Baca juga: Klarifikasi SMAN 1 Wates Soal Dugaan Intimidasi di Kantor Satpol PP, Kepsek : Kami Minta Dimediasi

Baca juga: Klarifikasi Kepala SMAN 1 Wates Soal Dugaan Intimidasi Pada Pelapor Jual Beli Seragam di Sekolah

Disdikpora bersama Inspektorat disebut akan melakukan pengusutan terkait kebenaran informasi tersebut.

"Ya kalau kasusnya yang terkait seragam kami baru cek. Kami kerja sama dengan Inspektorat untuk mengklarifikasi apakah benar dan tidaknya. Pengadaan seragam yang diadakan POT itu harganya gimana? ada kewajaran nggak dengan harga pasar," terangnya.

Menurut peraturan perundang-undangan, lanjut Didik, setiap orang memang berhak untuk berkumpul dan berserikat termasuk membentuk POT.

Meski begitu Didik menegaskan bahwa keputusan yang ditelurkan POT tidak bersifat mengikat melainkan lebih pada hasil kesepakatan antara orang tua.

Sehingga jika ada keputusan yang dirasa memberatkan, orang tua bisa saja melakukan penolakan.

"Saya yakin paguyuban orang tua sudah ada kesepakatan, nah itu saja kesepakatannya bagaimana. Kalau ini kemahalan berarti apakah sudah sepakat atau belum kan kita belum tahu. Kalau kemahalan masak disepakati," jelasnya.

Didik mengakui, sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur soal keberadaan POT di sekolah-sekolah.

"Ya kalau orang tua kan kita nggak mengatur kalau yang diatur dalam Permendikbud kan komite dan sekolah," sambungnya. (Tribunjogja)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved