Berita Jogja Hari Ini

Dugaan Penyekapan dan Intimidasi yang Libatkan Pihak SMA Negeri di Wates, Sekda DIY Tegaskan Ini

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji angkat bicara terkait dugaan kasus intimidasi dan penyekapan yang dialami seorang wali murid

TRIBUNJOGJA.COM/Yuwantoro Winduajie
Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji angkat bicara terkait dugaan kasus intimidasi dan penyekapan yang dialami seorang wali murid SMA Negeri di Wates terkait pengadaan seragam sekolah.

Menurutnya, untuk menangani permasalahan tersebut seharusnya dapat dilakukan pertemuan antara pihak sekolah dengan orang tua agar polemik tersebut tidak berbuntut panjang.

Baca juga: Dapur Rumah Warga di Prambanan Sleman Rusak Setelah Tertimpa Longsor

Pertemuan itu kemudian dapat difasilitasi oleh Disdikpora DIY atau Balai Dikmen.

"Sudahlah itu segera dilaksanakan pertemuan antara sekolah dengan orang tua yang bersangkutan. Itu saja saya kira tidak usah kemana-mana," tegas Aji di kantornya, Senin (3/10/2022).

Aji mengakui bahwa masalah jual beli seragam telah menjadi permasalahan klasik.

Dia pun memperoleh informasi bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan segera merevisi Permendikbud 45/2014 yang mengatur soal pakaian seragam sekolah.

Salah satu yang disorot adalah poin terkait keberadaan seragam khas sekolah.

Seperti diketahui, sekolah diperkenankan untuk menciptakan seragam khasnya masing-masing sehingga orang tua tidak dapat membeli produk tersebut karena tidak dijual secara bebas.

"Seragam abu-abu putih dan pramuka dijual ditoko banyak. Tapi kalau kemudian ada seragam khas itu pasti antar sekolah satu dengan yang lain berbeda. Kalau berbeda lalu belinya di mana? Nanti menyulitkan orang tua," jelasnya.

Baca juga: Catat Tanggalnya, WJNC #7 Siap Meriahkan Malam Puncak HUT ke-266 Kota Yogyakarta

Kementerian bisa saja menghapus ketentuan seragam khas agar tidak ada lagi alasan bagi sekolah untuk melakukan jual beli seragam.

Juga memberlakukan ketentuan baru seperti menjadikan batik sebagai seragam khas. Dengan demikian orang tua bisa membeli seragam khas selain dari pihak sekolah.

"Seragamnya bisa beli sendiri kalau aturannya mau seperti itu. Tapi kalau nanti revisinya mengatakan sekolah boleh mengadakan, harus ada ketentuan tidak boleh ada mark up harga. Bagi anak yang tidak mampu harus disubsidi juga," katanya. (tro)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved