Bermodus Bisa Bantu Masukkan Jadi CPNS di Pemkab Bantul, Oknum Anggota DPRD Bantul Diringkus Polisi

Modus tersangka menjanjikan bisa membantu memasukkan tiga korban menjadi PNS/P3K dengan kapasitas dirinya sebagai anggota dewan.

Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Muhammad Fatoni
Tribun Jogja/ Ahmad Syarifudin
Wadir Reskrimum Polda DIY, AKBP K Tri Panungko didampingi Kasubbid Penmas AKBP Verena menunjukkan tersangka ESJ, oknum anggota DPRD Bantul berikut barang bukti bukti atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan penerimaan PNS/P3K di Pemkab Bantul, Senin (3/10/2022) 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Direktorat Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda DIY menangkap oknum anggota DPRD Bantul berinisial ESJ atas dugaan penipuan dan penggelapan dalam penerimaan seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau P3K di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul.

Modus tersangka menjanjikan bisa membantu memasukkan tiga korban menjadi PNS/P3K dengan kapasitas dirinya sebagai anggota dewan.

Syaratnya, tiap korban yang berjumlah 3 orang harus membayar uang senilai Rp250 juta.

Tapi proses pembayaran bisa dicicil dengan terlebih dahulu membayar uang muka. 

"Ada yang sudah membayar Rp150 juta, Rp75 juta kemudian Rp50 juta. Yang Rp50 juta ini tersangka sudah mengembalikan Rp10 juta, jadi hanya merugi Rp40 juta," kata Wadir Reskrimum Polda DIY, AKBP K Tri Panungko, didampingi Kasubbid Penmas, AKBP Verena di Mapolda DIY, Senin (3/10/2022). 

Tiga orang yang menjadi korban, menurut dia, masih ada hubungan kekerabatan dengan tersangka.

Korban pertama adalah guru ketika tersangka masih menempuh pendidikan Sekolah Dasar.

Kemudian, korban selanjutnya masih ada hubungan saudara dengan tersangka.

Dalam perkara ini, rata-rata yang menginginkan untuk menjadi PNS/P3K adalah anak-anak korban.

Modus tersangka menjanjikan bisa membantu dan meloloskan anak korban menjadi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam seleksi pegawai tahun 2019. 

Bantuan itu disertai dengan syarat. Korban harus menyerahkan uang ratusan juta rupiah.

Sebagian uang muka sudah diserahkan. Namun dalam prosesnya, anak-anak para korban ini ternyata tidak lolos seleksi.

Para korban, sudah berupaya menghubungi dan mengklarifikasi tersangka untuk memediasi perjanjian tersebut. 

"Namun tersangka selalu berkelit, sulit dihubungi, dan tidak mau mengembalikan uang. Sehingga korban membuat laporan ke Polda DIY," kata dia.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved