Hasil Referendum Donbas, Kherson, Zaporizhia : Mayoritas Penduduk Ingin Gabung Rusia

TRIBUNJOGJA.COM - Hasil referendum wilayah Zaporizhia menyatakan warganya ingin memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia.

Bahkan secara de facto, wilayah Zaporizhia sudah memisahkan diri dari Ukraina.

Mereka saat ini sudah mengajukan kepada pemerintah Rusia untuk bergabung.

Namun demikian, pemerintah Rusia hingga saat ini belum memberikan jawaban atas pengajuan dari Zaporizhia.

Dikutip dari Tribunnews.com, kepala pemerintahan sipil-militer di wilayah Zaporizhia, Yevgeny Balitsky mengatakan berdasarkan hasil referendum, mayoritas penduduk di Zaporizhia memilih untuk bergabung dengan Rusia.

"Referendum hari ini menyelesaikan pemisahan Wilayah Zaporizhia dari Ukraina. Kami sekarang menunggu keputusan pemerintah Rusia, karena mereka belum menerima kami ke Rusia. Kami telah mengajukan permintaan ini," kata Balitsky kepada wartawan, dikutip dari media Rusia, TASS.

Sebelum resmi mengajukan permintaan untuk bergabung dengan Rusia, penduduk Donbas (Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk), serta wilayah Kherson, dan Zaporizhia telah melakukan pemungutan suara.

Pemungutan suara berakhir pada Selasa (27/9/2022) kemarin.

Menurut laporan TASS, per-Selasa kemarin hasil referendum di Republik Rakyat Luhansk atau LPR telah diakui sah.

Perhitungan suara sudah dimulai dan hasil akhirnya dapat diketahui pada Rabu pagi.

Hasil perhitungan suara awal per Selasa (27/9/2022), menunjukkan keinginan warga di empat wilayah Ukraina bergabung dengan Rusia.

Keempat wilayah itu membentuk sekira 15 persen wilayah Ukraina.

Penghitungan suara pada Selasa di empat provinsi berkisar antara 87 persen hingga 99,2 persen mendukung bergabung dengan Rusia, menurut pejabat yang ditunjuk Rusia, lapor Reuters.

Ketua majelis tinggi parlemen Rusia mengatakan akan mempertimbangkan aneksasi pada 4 Oktober.

"Hasilnya jelas. Selamat datang di rumah, ke Rusia!" kata Dmitry Medvedev, mantan presiden yang menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia dan sekutu Presiden Vladimir Putin, di Telegram.

Di dalam wilayah pendudukan, pejabat yang ditempatkan Rusia mengambil kotak suara dari rumah ke rumah dalam apa yang dikatakan Ukraina dan Barat sebagai latihan pemaksaan yang tidak sah untuk menciptakan dalih hukum bagi Rusia untuk mencaplok empat wilayah.

Baca juga: Pertukaran Tentara Tahanan Rusia dan Ukraina, Arab dan Turki Jadi Penengah

Kecaman dari Barat

Amerika Serikat langsung bereaksi atas hasil referendum di Donbas (Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk), serta wilayah Kherson, dan Zaporizhia.

Negara adidaya tersebut pun akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena telah mencaplok wilayah Ukraina.

Kemudian AS juga akan memberikan bantuan senjata senilai 1,1 miliar dolar untuk Ukraina.

AS juga akan mengumumkan resolusi di Dewan Keamanan PBB untuk tidak mengakui perubahan apa pun di Ukraina dan mewajibkan Rusia untuk menarik pasukannya, kata perwakilan AS, Linda Thomas-Greenfield.

"Referensi palsu Rusia, jika diterima, akan membuka kotak pandora yang tidak bisa kita tutup," katanya pada pertemuan dewan.

Rusia memang memiliki kemampuan untuk memveto resolusi di Dewan Keamanan, tetapi Thomas-Greenfield mengatakan hal itu akan mendorong AS untuk membawa masalah tersebut ke Majelis Umum PBB.

Jika Rusia mencaplok empat wilayah Ukraina, Putin akan menganggap upaya untuk merebut kembali sebagai serangan terhadap kedaulatan Rusia.

Pekan lalu, Putin memperingatkan bahwa ia siap menggunakan senjata nuklir untuk mempertahankan integritas teritorial Rusia.

Tetapi Mykhailo Podolyak, penasihat Presiden Zelensky, mengatakan kepada Reuters bahwa Kyiv tidak akan terpengaruh oleh ancaman nuklir atau pencaplokan wilayah oleh Moskow.

Ukraina, jelas Podolyak, akan melanjutkan rencana untuk merebut kembali semua wilayah yang diduduki oleh pasukan Rusia.

Dia mengatakan warga Ukraina yang membantu menyelenggarakan referendum akan menghadapi tuduhan pengkhianatan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Warga Ukraina yang dipaksa memilih tidak akan dihukum.

Sementara itu Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky menyebut referendum di wilayah Donbas (Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk), serta wilayah Kherson, dan Zaporizhia itu sebagai lelucon.

"Lelucon di wilayah pendudukan ini bahkan tidak bisa disebut tiruan dari referendum," kata Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky dalam pidato video Selasa malam. (*)