Tokoh Lintas Agama Papua Desak Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum dan Jaga Kondusivitas

Publik mendesak Lukas Enembe menaati hukum yang berlaku demi menjaga situasi kondusif di Bumi Cendrawasih

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Muhammad Fatoni
dok.istimewa
Pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Firdaus Koya Jayapura, Ustaz Ismail Asso. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Desakan agar Gubernur Papua Lukas Enembe mematuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengemuka.

Publik mendesak Lukas Enembe menaati hukum yang berlaku demi menjaga situasi kondusif di Bumi Cendrawasih

Pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Firdaus Koya Jayapura, Ustaz Ismail Asso, meminta Gubernur Papua menjalani proses hukum pascaditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

“Saya tetap konsisten dan mengimbau, jika memang kepala suku besar, Gubernur Papua, Bapak Lukas Enembe statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, saya minta untuk mempertanggungjawabkan di depan hukum,” kata Ismail, melalui keterangan tertulis yang diterima Tribun Jogja, Minggu (25/9/2022).

Ismail menambahkan, agar Lukas Enembe secara gentleman menjalani proses hukum yang sedang berjalan, termasuk pemeriksaan oleh KPK.

Dengan ketaatan tersebut, kepastian politik dan tertib pelayanan pemerintahan di Papua dapat berjalan secara baik, aman, serta damai. 

“Ini semua demi masa depan kelanjutan keamanan, kesejahteraan dan ketentraman seluruh rakyat Papua,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Wilayah 1 Papua, Pendeta Petrus Bonyadone, turut mendukung upaya penegakan hukum oleh KPK.

Menurutnya, lembaga antirasuah itu punya wewenang memberantas korupsi, sehingga masyarakat perlu untuk percaya. 

"Jika benar dia terbukti seperti yang diekspos oleh KPK, maka ini juga perbuatan yang sudah menghambat pembangunan di tanah Papua dan rakyat sudah dikorbankan," ujarnya.

Sebelumnya, tokoh Gereja Papua Pdt. Albert Yoku turut mendukung langkah KPK untuk dapat mengungkap kebenaran kasus korupsi yang diduga melibatkan Gubernur Lukas Enembe.

Pihaknya juga mengajak masyarakat Papua untuk menghormati proses hukum dan menghindari gesekan.

“Saya pikir ada 1.000 jalan dari KPK yang bisa digunakan sehingga gesekan dengan massa terhindari dan masyarakat di Papua mendapat edukasi dan pencerahan," katanya. (*)

 

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved