Peningkatan Inflasi Harus Diimbangi Kenaikan Upah

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Riza Annisa Pujarama menilai kenaikan harga BBM Pertalite berdampak ke inflasi.

Menurutnya, pemerintah harus menjaga daya beli masyarkat tidak hanya mengandalkan penyaluran bantuan sosial tunai.

"Jika terkompensasi atau upahnya sebanding dengan kenaikan inflasi di satu sisi bisa meningkatkan penadapatan pajak pemerintah," ucap Riza dalam disukusi 'Dampak Kenaikan Harga BBM dan Isu Penghapusan Daya Listrik 450 VA', Rabu (21/9/2022).

Kata Riza, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi ini juga memukul berbagai sektor seperti logistik dan transportasi.

Ia mengakui inflasi membuat suku bunga acuan meningkat sehingga menimbulkan permasalahan kredit yang tengah berjalan.

Hal ini membuat kelompok masyarakat menengah sangat merasakan sebagai mayoritas konsumen fasilitas kredit perbankan.

"Middle class ini orang-orang yang kebanyakan mengambil kredit, misalnya KPR, kendaraan bermotor dan pembiayaan lain-lain," jelasnya.

Riza menyampaikan inflasi akan meningkatkan pula belanja pemerintah terutama belanja subsidi, belanja bantuan sosial, dan belanja bunga utang.

Peningkatan harga BBM, imbuh dia, memang dapat melonggarkan ruang fiskal tapi akan membebani belanja sosial untuk masyarakat bawah.

"Sekali lagi inflasi bisa menjadi batu sandungan tercapainya target pembangunan jika tidak dikompensasi dengan peningkatan upah," papar Riza.

Kenaikan harga BBM diharapkan menjadi ikhtiar mempercepat transisi ke renewable energy dengan insentif.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi di Indonesia pada September 2022 akan mencapai 1,09 persen secara bulanan ditopang oleh kenaikan harga BBM.

Data yang dirilis BI ini berdasarkan Survei Pemantauan Harga yang telah dilakukan pada pekan ketiga September 2022.

Reformasi Kebijakan Energi

Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF Abra Talattov menilai tahun ini momentum tepat untuk reformasi kebijakan subsidi energi.