Berita Kulon Progo Hari Ini

Triyono Resmi Dilantik Jadi Sekda Kulon Progo, Fokus Pengentasan Kemiskinan dan Dampak Kenaikan BBM

Tri Saktiyana resmi melantik Triyono sebagai sekretaris daerah (sekda) definitif Kulon Progo, Selasa (20/9/2022). 

Penulis: Sri Cahyani Putri | Editor: Muhammad Fatoni
Dok.Humas Diskominfo Kulon Progo
Pj Bupati Kulon Progo, Tri Saktiyana (kanan) resmi melantik Triyono sebagai Sekda Kulon Progo (kiri) di Aula Adikarto, Selasa (20/9/2022). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo, Tri Saktiyana resmi melantik Triyono sebagai sekretaris daerah (sekda) definitif setempat, Selasa (20/9/2022). 

Pelantikan mantan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo usai melalui berbagai tahapan yang sudah berlangsung. 

Setelah dilantik menjadi Sekda, Triyono fokus terhadap 2 hal yakni pengentasan kemiskinan dan persoalan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). 

Menurutnya, garis kemiskinan di Kulon Progo masih cukup tinggi, bahkan tertinggi se-DIY.

Sehingga diperlukan sinergi untuk menekan angka kemiskinan di wilayahnya. 

Sementara, fokus kerja dalam penanganan dari dampak kenaikan BBM sesuai yang diamanahkan oleh Pj Bupati Kulon Progo.

Kenaikan harga BBM berdampak pada sektor perekonomian.

Meski, beberapa program bantuan telah disalurkan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan daya beli masyarakat seperti bantuan langsung tunai (BLT) BBM. 

"Kita juga mengalokasikan bantuan dari dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk menambah upah kerja melalui program padat karya dan irigasi," kata Triyono.

Selain itu, lanjutnya, bantuan juga diberikan untuk transportasi angkutan umum. Dengan pemberian subsidi,  harapannya tidak ada kenaikan tarif yang akhirnya memberatkan masyarakat. 

Oleh karenanya, pihaknya segera menyusun perencanaan anggaran yang akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo. 

"Saya rasa menjadi momentum agar perencanaan dan penganggaran bisa menunjang indikator tujuan yang sudah ditetapkan di rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) maupun rencana pembangunan daerah (RPD) 2023-2026," ucapnya. (*)

 

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved