Satpol PP DIY Identifikasi 12 Pemanfaatan TKD Bermasalah, Pemda DIY Somasi Satu Perusahaan

Jumlah pelanggaran berpotensi terus bertambah karena upaya penyisiran sementara ini baru dilakukan di Kabupaten Sleman saja.

TRIBUNJOGJA.COM/ Yuwantoro Winduajie
Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP DIY mengidentifikasi 12 lokasi yang terindikasi melanggar regulasi pemanfaatan tanah kas desa (TKD).

Jumlah pelanggaran berpotensi terus bertambah karena upaya penyisiran sementara ini baru dilakukan di Kabupaten Sleman saja.

"Beberapa tempat sudah kita survei, jadi sekarang masih mengumpulkan pelanggaran-pelanggaran. Kemungkinan di daerah seperti di Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo juga ada," ucap Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, Selasa (20/9/2022).

Noviar menjelaskan, dasar penertiban mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) DIY nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan tanah kas desa.

Di mana pihak pengelola TKD wajib mendapat izin dari Gubernur DIY atau kasultanan dan kadipaten.

Selain itu, jika ingin mendirikan bangunan wajib melengkapi persyaratan seperti dokumen Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten masing-masing wilayah.

Pemanfaatan TKD juga harus sesuai peruntukannya seperti yang diajukan dalam izin.

"Misalnya izin yang dikeluarkan untuk tempat wisata tapi yang dibangun villa. Villa juga nggak ada IMB-nya. Ada juga tanah kas desa dibangun tapi belum ada izin gubernur tapi dibangun perumahan dan diperjual belikan," tandasnya.

Hingga saat ini, Pemda DIY tercatat telah melayangkan satu somasi atau teguran yang ditujukan pada perusahaan pengembang perumahan di Sleman.

Perusahaan dinilai menyalahi kebijakan tentang pemanfaatan TKD.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved