Breaking News:

Berita Jogja Hari Ini

Gelontorkan 2 Persen DTU Lewat APBD Perubahan, 4.276 Keluarga di Kota Yogyakarta Dapat BLT BBM 

Angka tersebut bersumber dari KSJPS (Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial) yang masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Yogya 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akhirnya menetapkan formulasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) imbas kenaikan harga BBM, yang bersumber dari 2 persen Dana Trasfer Umum (DTU) melalui APBD Perubahan.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang, menuturkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi, pihaknya wajib mengalokasikan bantuan tersebut.

"Itu di perubahan. Bentuknya sama, BLT BBM, besarannya Rp600 ribu. Penyalurannya sekali saja, kalau yang pusat kan dua tahap, masing-masing Rp300 ribu. Alokasinya ini untuk 4.276 keluarga di kota," urainya, Selasa (20/9/2022).

Maryustion memaparkan, angka tersebut bersumber dari KSJPS (Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial) yang masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Lalu, data-data itu, disandingkan dengan daftar penerima PKH dan BNPT, yang terdapat di wilayah Kota Yogyakarta.

"Jadi, istilahnya, KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BLT BBM ini mereka yang sama sekali belum tersentuh bantuan, ya, termasuk BLT BBM pemerintah pusat," tandasnya.

Hanya saja, sampai sejauh ini, ia belum bisa memastikan, mengenai waktu penyaluran BLT BBM yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta tersebut.

Pasalnya, rancangan APBD harus dievaluasi oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X.

"Nah, ini masih menunggu Pak Gubernur, kemarin sudah penandatanganan kesepakatan APBD Perubahan dari Pak Pj Wali Kota dan dewan. Tapi, itu kan harus dibawa dulu ke provinsi (DIY), untuk dievaluasi," urai Maryustion.

"Sekarang kita siapkan administrasinya dulu. Nanti, kerja sama dengan Kantor Pos juga untuk penyalurannya, seperti BLT BBM dari pusat, polanya sama," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, berujar sejak awal pihaknya memang memfokuskan pemanfaatan alokasi 2 persen DTU untuk upaya perlindungan sosial, terutama bagi warga yang belum tersentuh BLT.

"Untuk sektor transportasi, sesuai kewenangan di provinsi. Kemudian ojek, selain bukan merupakan transportasi umum, datanya juga sulit diakses. Lalu, untuk becak, serta andong karena tidak terdampak langsung dengan BBM, mereka belum bisa diberikan juga," pungkasnya. (*)

 

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved