Berita Sleman Hari Ini

Dicatut Sebagai Anggota Parpol, 16 Orang Mengadu ke Bawaslu Sleman

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman menerima 16 aduan dari masyarakat yang menyatakan bahwa nama dan NIK mereka

istimewa
Suasana di ruang Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sleman. 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman menerima 16 aduan dari masyarakat yang menyatakan bahwa nama dan NIK mereka dicatut partai politik (parpol) sebagai anggota. 

Nama dan NIK mereka pun tertera dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar, menyampaikan aduan itu diterima oleh Bawaslu Kabupaten Sleman sejak Posko Pengaduan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik dibuka Agustus lalu.

Baca juga: TERKUAK! Begini Pesan Pangeran William ke Harry Sebelum Mereka Reuni Kecil di Kastil Windsor

"Sampai hari ini memang tercatat ada aduan dari masyarakat yang tersebar di tujuh kapanewon yang ada di Kabupaten Sleman dan per hari ini sementara berjumlah 16 orang. Dari ke–16 orang ini semuanya merasa keberatan jika nama dan NIK-nya disalahgunakan dan dicatut sebagai anggota partai politik,” tuturnya, melalui keterangan resmi Bawaslu Sleman, Selasa (13/9/2022).

Pengaduan terbanyak yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Sleman berasal dari Kapanewon Gamping dan Kapanewon Moyudan dengan masing-masing berjumlah tiga aduan.

Sementara itu, Kapanewon Ngaglik terdapat satu aduan, Kapanewon Ngemplak terdapat tiga aduan, Kapanewon Depok terdapat dua aduan, Kapanewon Godean terdapat satu aduan, dan Kapanewon Mlati terdapat satu aduan. 

“Sedangkan tiga aduan masih dalam proses melengkapi berkas tanggapan masyarakat dan surat pernyataan,” tutur Arjuna.

Dari keseluruh aduan tersebut, lanjutnya, tiga pengadu berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dua orang berprofesi sebagai perangkat desa. Sisanya berprofesi sebagai karyawan swasta dan mahasiswa. 

“Melalui data ini, Bawaslu Kabupaten Sleman kemudian melaporkan aduan yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman. Agar nantinya KPU Kabupaten Sleman dapat menindaklanjutinya dalam proses verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2024 yang sedang berlangsung saat ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, M. Abdul Karim Mustofa, menuturkan jika aduan masyarakat dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol ini penting.

Pasalnya, hal itu ada kaitanya dengan syarat dukungan parpol dalam kepesertaan di Pemilu Serentak tahun 2024. 

“Dari keseluruhan pengadu, ada yang menindaklanjuti dengan melapor secara mandiri melalui infopemilu.kpu.go.id. Namun, ada juga yang difasilitasi Bawaslu Kabupaten Sleman dalam pengisian laporannya,” jelasnya.

Baca juga: Pilpres 2024: Tanggapan PPP Perihal Kemungkinan Mengusung Sandiaga Uno Sebagai Capres

Bawaslu Kabupaten Sleman, sambung Karim, hanya sebatas menerima aduan dan menyampaikan aduan tersebut ke KPU Kabupaten Sleman

Bawaslu berharap KPU Kabupaten Sleman dapat menindaklanjuti dan menyampaikan hal tersebut ke Parpol yang bersangkutan. 

“Prosesnya akan tetap kami kawal,” tandasnya.

Karim menambahkan, Bawaslu Kabupaten Sleman juga mengimbau kepada masyarakat agar segera mengadu ke Bawaslu Kabupaten Sleman jika identitasnya dicatut oleh parpol

“Dan kamipun mengimbau kepada parpol agar tidak mencatut nama dan NIK seseorang yang sebenarnya bukan anggotanya,” ujarnya. (Nei)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved