Berita Jogja Hari Ini

Tanggapi Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM, 3 Anggota DPRD DIY Sampaikan Pendapat di Depan Driver Ojol

Dia berjanji secepatnya akan meneruskan tuntutan para driver ojol ke pemerintah pusat mengenai penolakan kenaikan harga BBM.

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUNJOGJA/MIFTAHUL HUDA
Ketua Komisi C DPRD DIY Gimmy Rusdin Sinaga menanggapi aksi demo tolak kenaikan harga BBM dari para driver ojol, Senin (12/9/2022) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Aksi unjuk rasa para driver ojek online (Ojol) di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY berlangsung kondusif, Senin (12/9/2022).

Mereka meninggalkan halaman gedung DPRD seusai mendengar tanggapan dari ketua Komisi C DPRD DIY Gimmy Rusdin Sianaga.

Gimmy naik ke mimbar dan berbaur bersama massa aksi dari berbagai paguyuban driver ojol di DIY.

Dia berjanji secepatnya akan meneruskan tuntutan para driver ojol ke pemerintah pusat mengenai penolakan kenaikan harga BBM.

Pihaknya juga akan mengupayakan kesejahteraan sosial bagi seluruh driver ojol.

"Dewan provinsi mendukung driver ojol di DIY. Saya ketua Komisi C sangat peduli. Karena masalah ojol wewenangnya pusat, ayo suarakan bersama," kata Gimmy, diikuti teriakan para driver ojol yang hadir.

Gimmy menegaskan, Yogyakarta merupakan daerah istimewa.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar pemerintah pusat memprioritaskan DIY dalam upaya kesejahteraan bagi driver ojol.

"Kalau bisa, kami usahakan dari Jogja dulu. Karena Jogja daerah istimewa," tegasnya.

Anggota Komisi D DPRD DIY, Muhammad Yazid, menambahkan daripada pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT), lebih baik para driver ojol lebih diperhatikan eksistensinya di mata hukum.

"Kita sama-sama menuntut daripada diberi BLT lebih baik pemerintah berikan kepastian hukum eksistensi ojol. Ojol bukan hanya tulang pungggung tetapi juga dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

Yazid lebih berkomentar mengenai kepastian hukum serta aturan antara aplikator dengan mitra.

"Anda sudah bergabung, mereka (aplikator) sudah merasa dibutuhkan, lalu mereka seenaknya menentukan tarif kepada anda. Kita sama-sama menuntut kepastian hukum lebih penting daripada BLT," tegas dia.

Anggota Komisi A DPRD DIY, Stevanus C Handoko, juga turut membaur dan menyampaikan pendapatnya di depan massa aksi.

Dia berbicara mengenai regulasi dan hubungan industrial antara aplikator dengan mitra.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved