Harga BBM Naik

Penjelasan Presiden Jokowi Soal Keputusan Pemerintah Menaikan Harga BBM

Menuru Presiden Jokowi, keputusan pemerintah menaikan harga BBM ini merupakan keputusan pemerintah yang diambil dalam situasi sulit.

Penulis: Hari Susmayanti | Editor: Hari Susmayanti
YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi memberikan peringatan kembali terkait kasus Brigadir J seusai meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat pada Selasa (9/8/2022). 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Berikut ini komentar Presiden Jokowi setelah pemerintah resmi menaikan harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi mulai Sabtu (3/9/2022) hari ini.

Harga terbaru BBM jenis Pertalite dipatok sebesar Rp 10.000 per liter, Solar menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax menjadi Rp 14.500 per liter.

Presiden Jokowi menyebut subsidi yang diberikan oleh pemerintah harus tepat sasaran.

Subsidi tersebut harus bisa menguntungan masyarakat kurang masih.

"Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat, harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," kata Jokowi dikutip dari Kompas.com yang mengutip tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Menuru Presiden Jokowi, keputusan pemerintah menaikan harga BBM ini merupakan keputusan pemerintah yang diambil dalam situasi sulit.

Baca juga: BREAKING NEWS : Pemerintah Umumkan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Ini Harga Terbaru Pertalite

Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah membengkak tiga kali lipat dari Rp 502,4 triliun dan angka tersebut bakal terus meningkat.

Selain itu, lebih dari 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh golongan masyarakat mampu, yakni para pemilik mobil pribadi.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.

 Jokowi mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak tersebut supaya harga BBM di tanah air masih terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN.

"Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu," kata dia. (*)

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved