Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Apnas DIY: Masih Sakit Ditambah Demam

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Asosiasi Pengusaha Nasional (Apnas) DIY meminta pemerintah pusat untuk bijaksana dalam memutuskan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. 

Ketua Apnas DIY, Mirwan Syamsudin Syukur, mengungkapkan kondisi pengusaha saat ini masih belum pulih akibat pandemi COVID-19. Tidak sedikit perusahaan yang kolaps karena pandemi. 

Menurut dia, rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sama saja mempercepat 'kematian' dunia usaha. 

"Pengusaha saat ini bisa dikatakan tidak berdaya. Pengusaha itu ketahanan untuk menghadapi COVID-19 cuma 3 bulan, dan kami bertahan lebih dari 2 tahun. Ibarat sakit belum sembuh, sekarang ditambahi demam karena kenaikan BBM subsidi,"ungkapnya, Senin (22/08/2022).

"Pemerintah harus bijak. Kalau BBM naik, semua sektor akan mengalami kenaikan juga, bahan produksi dan seterusnya akan mengalami peningkatan. Bagaimana dengan gaji karyawan? Kalau dinaikkan, kami nggak mampu, tapi kalau nggak dinaikkan karyawan lemes,"sambungnya. 

Ia melanjutkan dunia usaha juga memikirkan pajak. Pasalnya meski dihantam pandemi, pengusaha harus tetap membayar pajak.

Jika pemerintah menaikkan harga BBM, maka dunia usaha akan semakin terpuruk. 

"Kenaikan BBM ini sama aja mempercepat proses kematian dunia usaha. Kalau dunia usaha gulung tikar, maka stabilitas keamanan kita akan terganggung. Banyak karyawan yang kena PHK, tentu berdampak pada tingginya pengangguran. Belum lagi kriminalitas bisa meningkat,"lanjutnya.

Dalam mengambil kebijakan, tambah dia, pemerintah harus kreatif. Ia menilai pemerintah perlu melihat sektor lain yang bisa digali untuk mencukupi APBN. 

"Pemerintah harus kreatif dong. Kami pengusaha aja jadi seperti ini karena kekreativitasan kami. Apa iya harus sektor yang jadi hajat hidup orang banyak?"pungkasnya. (*)