Keterbatasan Lahan Jadi Tantangan Investasi di Kulon Progo

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kulon Progo menyebut keterbatasan lahan menjadi tantangan investasi di wilayahnya. 

Pasalnya, 60 persen wilayah Kulon Progo termasuk daerah pegunungan.

Sementara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang sekarang ini mengeluarkan penetapan lahan sawah dilindungi (LSD) dan hampir semua kawasan di Kulon Progo terkena LSD tersebut. 

Baca juga: Info Lowongan Kerja Jogja! Ada 25 Perusahaan yang Terdaftar di Job Fair Bantul untuk Posisi Ini!

"Memang di akhir tahun nanti, akan ada verifikasi lapangan jadi kami, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan berusaha untuk memastikan bahwa yang sudah dalam rencana tata ruang kami akan lepas dari LSD," ucap Cahyono, Kepala Bidang Pengawasan, DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo saat audiensi dengan Kantor Bea Cukai Yogyakarta di Ruang Menoreh, Senin (22/8/2022). 

Dia menyebut, luas bidang tanah di Kulon Progo terbilang kecil.

Sehingga untuk mencari bentangan tanah di atas 20 hektare kemungkinan susah. 

Selain itu, kawasan peruntukkan industri di Sentolo seluas 382 hektare juga masih milik masyarakat.

Jika ada investor yang datang, mereka bernegosiasi langsung dengan masyarakat.

Biasanya, mereka akan menjual tanahnya dengan harga yang tinggi seiring adanya Yogyakarta International Airport (YIA) dan rencana pembangunan Jalan Tol Solo-YIA.

Serta infrastruktur di kawasan Perbukitan Menoreh yang sedianya digunakan sebagai kawasan pariwisata belum bisa dilewati armada besar seperti bus. 

"Kemudian mayoritas penduduk di wilayah utara Kulon Progo masih agraris sehingga untuk beralih ke sektor industri dibutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya, belum adanya kajian potensi investasi di masing-masing kawasan," kata Cahyono. 

Kendati demikian, DPMPTSP Kulon Progo mengusulkan investasi yang cocok di wilayahnya ialah yang tidak membutuhkan lahan terlalu luas mencapai 5 hektare. 

Serta ada kemungkinan jika bekerjasama dengan pemerintah desa menggunakan tanah kas desa karena dinilai lebih efisien dan murah. 

Ia menambahkan, potensi di sektor pariwisata seperti vila, homestay, hotel dan wisata alam masih sangat mungkin dikembangkan ke depannya, terutama di Perbukitan Menoreh.