China Kembali Gelar Latihan Perang, Tutup Perairan Laut China Timur

TRIBUNJOGJA.COM, BEIJING – Militer China kembali mengadakan latihan militer baru di Laut China Timur, tidak jauh dari Provinsi Zhejiang di timur negara itu pada 22 Agustus.

Rencana ini diumumkan Administrasi Keselamatan Maritim China (MSA), Minggu (21/8/2022).

Latihan akan berlangsung mulai pukul 02.00 hingga pukul 16.00. waktu setempat pada 22 Agustus (dari 18.00 GMT pada 21 Agustus hingga 08.00 GMT pada 22 Agustus).

"Perjalanan kapal ke area yang ditentukan akan dilarang selama latihan," tambah MSA dalam sebuah pernyataan.

Baca juga: Analis China Anggap Washington Salah Kalkulasi Terkait Konflik China Taiwan

Baca juga: China Petik Manfaat Geopolitik Kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan

Baca juga: Menhan China : Kami Berani dan Siap Mengalahkan Setiap Penyusup

China meluncurkan serangkaian latihan militer di dekat Taiwan, pulau yang diklaimnya sebagai wilayahnya, setelah Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taipei pada 2 Agustus.

Kelompok anggota parlemen AS dari Demokrat terbang ke pulau itu beberapa hari kemudian. Begitu pula rombongan parlemen Lithuania.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan latihan militer China di dekat Taiwan diperlukan dan sah.

Baik sebagai tanggapan terhadap provokasi AS dan sebagai langkah untuk menegakkan kedaulatan dan integritas teritorial China.

Beijing jauh-jauh hari memperingatkan AS agar tidak mengizinkan perjalanan Ketua DPR AS ke pulau yang dianggap China sebagai provinsi yang memisahkan diri.

Biden Tolak Desakan Xi Jinping

Presiden China Xi Jinping langsung meminta Presiden AS Joe Biden, dalam panggilan telepon pada 28 Juli untuk menghentikan Ketua DPR AS Nancy Pelosi dari bepergian ke Taiwan.

Media The Wall Street Journal melaporkan fakta percakapan itu mengutip sumber anonim.

Menurut sumber tersebut, Biden menolak untuk mengalah, memberi tahu Xi dia tidak memiliki kekuasaan atas keputusan perjalanan Pelosi.

Alasannya, Pelosi perwakilan dari cabang kekuasaan independen sebagai anggota DPR. Biden juga memperingatkan Xi jika memprovokasi atau tindakan memaksa terhadap pesawat Pelosi.

Terlepas penolakan Biden terhadap tuntutan Xi, Gedung Putih dilaporkan tidak puas secara internal dengan rencana Pelosi untuk mengunjungi pulau itu.

Para pejabat AS menduga China sedang mempertimbangkan operasi militer untuk merebut pulau otonom itu.

Meskipun mereka tidak menganggap bahwa penolakan Pelosi untuk terbang ke sana akan mengubah rencana ini, mereka yakin bahwa kunjungannya akan mempercepat Langkah itu.

Para pejabat AScdilaporkan menunjukkan waktu yang buruk dari kunjungan Ketua DPR, dengan Xi Jinping karena menegaskan kembali posisinya sebagai presiden untuk masa jabatan ketiga.

Sejumlah pejabat dari Departemen Pertahanan, Komando Indo-Pasifik dan kantor Penasihat Keamanan Nasional dilaporkan berusaha meyakinkan Pelosi untuk menunda perjalanannya ke Taiwan.

Namun, dia menolak untuk mendengarkan argumen mereka, kemudian menuduh suara anonim yang lebih kecil dalam administrasi mencoba untuk menggagalkan kunjungannya.

Sumber The Washington Post bersikeras bukan pemerintah yang membocorkan rinciannya, karena mereka lebih suka rencana itu tetap dirahasiakan.

Perjalanan Pelosi membuat para pejabat pemerintah frustrasi dan memperdalam ketegangan antara pemerintah dan Ketua DPR itu.

Terlepas dari itu, Pelosi bersikeras keputusannya untuk pergi ke Taiwan adalah benar meskipun menambah ketegangan pada hubungan AS-China yang sudah tegang.

"Dukungan untuk mencegah Taiwan agar tidak terisolasi dan mempertahankan status quo adalah bipartisan dan bikameral. Penghormatan terhadap Taiwan dan penolakan kekerasan ini dimiliki oleh presiden sebagaimana disaksikan oleh pernyataannya baru-baru ini," komentar Pelosi dalam kunjungannya.

Duta Besar China untuk AS, Qin Gang menjelang tur Asia Nancy Pelosi mengatakan dia tidak percaya kunjungan Ketua DPR AS itu tidak diizinkan Presiden AS Joe Biden.

Biden menurutnya mengakomodasi perjalanan Pelosi karena Kongres AS bukan cabang independen, kekuasaan menurut hukum internasional.

Qin memperingatkan, Washington harus menahan diri dalam kebijakannya terhadap Taiwan jika tidak, akan ada putaran ketegangan lain dengan China.

Dia menambahkan prinsip satu China harus menjadi dasar dari semua hubungan AS-China, tanpa rasa hormat yang tidak memungkinkan dialog tentang perubahan iklim atau masalah nuklir.

China telah berulang kali menentang kunjungan pejabat senior AS ke pulau itu, karena menganggap Taiwan bagian dari wilayahnya dan menentang setiap kontak resmi asing langsung dengan Taipei.

Taiwan menjadi terasing dari Beijing dan jadi basis terakhir Partai Nasionalis China (Kuomintang) yang menderita kekalahan dari Partai Komunis dalam perang saudara pada 1949.(Tribunjogja.com/Sputniknews/xna)