Berita Klaten

Badan Publik Klaten Kian Terbuka dan Informatif Kelola Anggaran

Para pejabat publik perangkat daerah Kabupaten Klaten tak segan lagi memampang anggaran secara terbuka untuk masyarakat.

Editor: Hari Susmayanti
Istimewa
Bupati Klaten Sri Mulyani menyerahkan Piagam Penghargaan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten 2022 di acara malam Resepsi Peringatan HUT RI Ke-77 di Pendopo Setda Klaten, Rabu (17/08/2022). 

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN – Para pejabat publik perangkat daerah Kabupaten Klaten tak segan lagi memampang anggaran secara terbuka untuk masyarakat.

Melalui website badan publik, anggaran, program, kegiatan, dokumen perencanaan dan pelaporan, pengadaan barang jasa, profil badan publik sampai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dapat diakses mudah.

Badan publik di Klaten itu mulai dari badan, dinas, sekretariat sampai kecamatan. Dari 59 perangkat daerah, hanya 4 badan publik yang perlu pendampingan intensif.

Kepala Dinas Komunikasi dan Komunikasi (Diskominfo) Klaten Amin Mustofa mengatakan kalau instansinya mulai 2022 melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi.

Efek perubahan mengarah transparansi anggaran badan publik terlihat nyata.

“Untuk kali pertama sejak berlakunya UU 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Pemkab Klaten melalui Diskominfo melakukan pemeringkatan. Dampak pemeringkatan sangat signifikan. Kalau dulu anggaran hanya diketahui bendahara dan pimpinan. Sekarang publik bisa melihat anggaran pemerintah termasuk program dan kegiatannya” jelasnya,Kamis (18/8/2022).

Terkait metode penilaian pemeringkatan, pria lulusan Ilmu Statistik Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta itu menjelaskan menggunakan tiga tahapan.

Baca juga: Kecamatan Ngawen dan BPKPAD Klaten, Terbaik Kelola Informasi Publik Tahun 2022

Tahapan itu melalui pengisian Self Assesment Quisonnay (SAQ), verifikasi dan visitasi faktual.

“Kuncinya di SAQ. Badan publik tidak bisa menjawab pertanyaan jika tidak mengunggah informasi publik di website. Maka kami memaksa secara tidak langsung bagi pejabat publik untuk menghidupkan websitenya” katanya.

Terkait kekurangan yang masih perlu diperbaiki menurut Amin Mustofa adalah sarana untuk mendukung layanan informasi publik.

Ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia banyak jadi kendala.

“Meja layanan informasi masih jadi PR. Karena meja layanan itu bagian dari standar, maka tetap harus ada. Biar pun sederhana, meja layanan informasi dan kelengkapan wajib disediakan setiap badan publik” pungkasnya.

Setelah dilakukan penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi publik 2022, Bupati Klaten Sri Mulyani menyerahkan piagam penghargaan kepada pemenang di acara malam resepsi di Pendopo Setda Klaten.

Pemerintah Kecamatan Ngawen dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (BPKPAD) dinobatkan sebagai badan publik terbaik dalam mengelola informasi publik. (*)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved