Berita Jogja Hari Ini
Jelang Pemilu 2024, Pemkot Yogya Kukuhkan 80 Kader Demokrasi
Jelang Pemilu 2024 , Pemkot Yogyakarta mulai bergerak dengan mengukuhkan kader-kader demokrasi yang merupakan alumni dari Sekolah Demokrasi.
Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Gaya Lufityanti
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM - Jelang Pemilu 2024 , Pemkot Yogyakarta mulai bergerak dengan mengukuhkan kader-kader demokrasi yang merupakan alumni dari Sekolah Demokrasi.
Mereka memperoleh tugas untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi di lingkungannya masing-masing.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Yogyakarta , Budi Santosa, mengatakan, pengukuhan ini sekaligus jadi penegasan atas selesainya rangkaian Sekolah Demokrasi tahap pertama di tahun 2022.
Ia mengatakan, pengukuhan diikuti 80 kader demokrasi dari 4 angkatan.
"Menyambut Pemilu 2024, pemahaman demokrasi pada setiap warga negara Indonesia ini jadi sangat penting. Salah satu faktor yang memiliki peran penting dalam kesuksesan Pemilu, serta Pilkada serentak 2024 adalah pemahaman budaya demokrasi Pancasila," urainya, Kamis (18/8/2022).
Dijelaskannya, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berkedaulatan rakyat yang dijiwai, serta diintegrasikan dalam sila-sila Pancasila.
Baca juga: Kerahkan Kader GISA, Pemkot Yogyakarta Jemput Bola Rekam Data Kependudukan
Artinya, dalam menggunakan hak-hak demokrasi, haruslah disertai rasa tanggung jawab pada Tuhan YME, selaras keyakinan agama masing-masing.
"Lalu, harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai martabat dan harkat kemanusiaan, menjamin dan memperkokoh persatuan bangsa, serta harus dimanfaatkan untuk mewujudkan sebuah keadilan sosial," cetusnya.
"Ya, upaya menumbuhkan iklim habituasi demokrasi di masyarakat Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila jadi satu hal yang harus dilangsungkan oleh semua pihak, bukan semata tugas kalangan pemerintah," imbuh Budi.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, tahapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bakal segera digulirkan.
Menurutnya, pesta demokrasi tahun ini akan menjadi sejarah baru dalam ketatanegaraan Indonesia.
Pasalnya, dua kontestasi, yakni Pemilu dan Pilkada dilangsungkan di tahun yang sama.
"Meskipun pilihan teknis pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada bulan yang berbeda, tapi tetap pada desain tahun yang sama, hanya jarak beberapa bulan," pungkasnya. ( Tribunjogja.com )
