Pemkab Gunungkidul Menanti Program Pusat Guna Tangani Kemiskinan Ekstrem

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Pemkab Gunungkidul tengah menunggu program dari pusat untuk penanganan kemiskinan ekstrem.

Pasalnya, jumlah warga di Bumi Handayani yang masuk dalam kategori tersebut tergolong tinggi.

Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul , Ajie Saksono mengatakan angka kemiskinan ekstrem diketahui dari data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

"Berdasarkan hasil pendataan di 2022 ini, ada 6.390 keluarga di rumah yang masuk kategori miskin ekstrem," ungkap Ajie, Jumat (05/08/2022).

Baca juga: BPK RI Beri Catatan Soal Penanggulangan Kemiskinan di DI Yogyakarta

Indikator kemiskinan ekstrem didasarkan pada penghasilan per hari atau per bulan.

Jika penghasilan kurang dari Rp11.941,00 per hari atau kurang dari Rp358.233,00 per bulan, per orang, maka masuk dalam kategori ini.

Menurut Ajie, tingginya angka kemiskinan ekstrem membuat Gunungkidul jadi daerah prioritas untuk program penanganan.

Meski demikian, untuk penanganannya masih menunggu instruksi dari pusat.

"Nanti akan ada petunjuk teknis hingga petunjuk pelaksanaan untuk program penanganannya," jelasnya.

Meski masih menunggu, Ajie mengatakan program akan difokuskan pada beberapa kapanewon dengan angka kemiskinan ekstrem tinggi.

Antara lain Saptosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ponjong, Tepus dan Karangmojo.

Ia juga menyebut jika sekitar 5.600 keluarga dari kategori miskin ekstrem tersebut sudah mendapat banyak program bantuan sebelumnya.

Sebab mereka sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.

Baca juga: 160.000 Warga DIY Masuk Miskin Kategori Ekstrem, Wakil Ketua DPRD DIY Minta Pemda Selesaikan

"Bantuannya berupa paket sembako, lalu ada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 5.470 keluarga," papar Ajie.

Masalah kemiskinan ini sebelumnya sempat diungkapkan oleh Bupati Gunungkidul Sunaryanta .