Gubernur DIY Kunjungi Pantai Depok Pasca Gelombang Tinggi, Sri Sultan HB X: Desain Ulang Kawasan

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sebut kejadian gelombang tinggi yang menerjang Pantai Depok sebagai momentum penataan kawasan yang lebih baik.

Dengan demikian, Pantai Depok memenuhi persyaratan kawasan wisata. 

"Karena kita bicara kawasan berarti kita mendesain ulang kawasan itu lebih bersih, tertib, lokasi tidak membahayakan. Orang datang ke laut mau lihat laut, tapi lautnya ditutupi kios kan aneh bagi saya," ujarnya saat mendatangi Pantai Depok, Selasa (19/7/2022).

Baca juga: Bupati Halim: Pemkab Bantul Telah Data Kerugian Akibat Gelombang Tinggi di Pantai Depok

Dengan kondisi yang lebih tertata maka akan mendukung Yogyakarta menjadi kota tujuan wisata.

Pihaknya pun menawarkan kesepakatan kepada warga masyarakat sekitar termasuk Pemkab Bantul untuk melakukan penataan kawasan.

Skema pembiayaan bisa melalui APBD selama 2-3 tahun anggaran atau melalui perbankan.

"Kira-kira memungkinkan nggak menata kawasan ini? Sehingga orang datang merasa nyaman. Semua ini memerlukan kesepakatan kita. Bukan berarti merubuhkan bangunan, tidak. Kecuali jika kawasan ini sudah terbangun, (bangunan) bisa mundur ke utara agar bisa merasa aman. Tidak terlalu dekat dengan pantai," ujarnya.

Ngarsa Dalem menegaskan bahwa pantai bukanlah milik pribadi tapi milik publik.

Maka seharusnya publik atau wisatawan bisa dengan mudah mengakses pantai. 

"Pantai itu bukan milik kita, pantai itu mestinya milik publik, orang mudah mengakses pantai. Wong dodol kok nutup laut, piye?" katanya.

Penataan ini merupakan tantangan pemerintah dalam menumbuhkan aktivitas wisata baru.

Tak hanya untuk menikmati suasana pantai namun wisatawan yang datang untuk berburu kuliner juga merasa aman dan nyaman. 

"Sekarang tergantung kita, bagaimana kita membangun kawasan Depok dengan fasilitas yang lebih baik, ada panggung untuk pentas seni. Melihat pentas tari sambil makan produk dari laut, melihat nelayan berangkat maupun pulang membawa hasil," urainya. 

Maka dari itu pihaknya memberikan ruang kepada warga dan pemerintah kabupaten Bantul termasuk pemerintah daerah provinsi DIY untuk berembug, menyusun perencanaan yang lebih baik. 

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih pun menyatakan bahwa ini merupakan angin segar bagi Kabupaten Bantul karena Ngarsa Dalem berkehendak untuk penataam Pantai Depok ini ditata.

"Yang namanya penataan dalam satu kawasan ini kan meliputi multi sektor. Di sini ada empat aktivitas ekonomi, pertama aktivitas kelautan yakni nelayan ambil ikan di laut. Perdagangan karena ada jual beli ikan di TPI (tempat pelelangan ikan). Ketiga ada aktivitas industri pengolahan ikan yang dilakukan koperasi mina bahari dan keempat pariwisata adanya jasa usaha pariwisata berupa kuliner dan jasa yang lain," urainya.

Jika ini dikerjakan, Halim menyebut penataan ini akan menjadi program daerah dan bukan OPD-OPD tertentu.

Halim menyatakan bahwa pihaknya akan berpacu dengan waktu untuk membuat perencanaan.

Pasalnya mengintegrasikan empat sektor yang disebutkan tadi bukanlah hal yang mudah. 

"Karena Ngarsa Dalem sudah dhawuh seperti ini maka kita berpacu dengan waktu. Kita lari kencang untuk bisa menghasilkan satu perencanaan sampai DED-nya untuk memastikan keempat sektor mendapat ruang untuk berproduksi secara maksimal," ujarnya.

Baca juga: Nasib Bangunan Cagar Budaya Ndalem Mijosastro Sleman di Area Proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen

Termasuk dalam hal membuat dermaga untuk berlabuh kapal yang lebih besar.

Sebagaimana diketahui, bahwa nelayan Kabupaten Bantul mencari ikan hanya dengan perahu jukung. Karena itu pula nelayan hanya beberapa jam saja melaut.

"Ngarsa Dalem bilang kita perlu kapal dengan tonase yang lebih besar sampai 30 grosston, berarti kita butuh tambatan perahu. Kita akan kaji, tentu akan melibatkan para ahli, kita punya laguna yang mungkin tepat digunakan untuk tambatan perahu," terangnya.

Selain itu dibutuhkan TPI yang lebih representatif, dan kulinernya ditata agar jangan menutup view ke laut. Dengan demikian, penataan ini dapatbbermanfaat untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, pengentasan pengangguran dan kemiskinan. (nto)