Pemkab Sleman Cari Landasan Hukum untuk Bantu Perbaiki Ruko yang Rusak di Babarsari 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Deretan ruko yang rusak akibat bentrokan di Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman telah dibersihkan untuk menghilangkan kesan traumatis.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman pun kini sedang mencari landasan hukum untuk membantu proses perbaikan bangunan ruko yang rusak akibat peristiwa tersebut. 

"Kami baru mencari landasan hukum untuk memberikan bantuan agar kerusakan (ruko) itu bisa dibantu direnovasi, diperbaiki. Apakah penuh, atau sekedar bantuan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman, Harda Kiswaya, Selasa (5/7/2022). 

Baca juga: Ajang Unjuk Bakat Siswa, SMK-SMTI Yogyakarta Sukses Gelar Chemicfest #6

Biaya bantuan, menurut Sekda, rencananya akan dihibahkan ke Kalurahan Caturtunggal.

Nantinya, dari Kalurahan Caturtunggal yang mendistribusikan biaya untuk merenovasi ruko tersebut. 

Lebih lanjut, Harda mengungkapkan, hasil koordinasi bersama Kabinda DIY pada Senin (4/7/2022) kemarin, telah dirumuskan formula untuk meminimalisir terjadinya peristiwa kerusuhan serupa dikemudian hari.

Yaitu, dengan memperkuat kekompakan paguyuban di masing-masing kelompok.

Sehingga ketika di lapangan ada kejadian, misalnya ada oknum dari salah satu kelompok, tidak membayar saat makan di warung atau habis dari tempat hiburan, maka dibiarkan saja. 

"Nanti (biaya makan) ditagihkan ke Paguyuban, sehingga mengurangi perselisihan. Ketika ada kejadian seperti itu, maka yang tanggungjawab paguyuban. Nanti (oknum tersebut) yang membina paguyuban," kata dia.  

Menurut Harda, konsep tersebut amat sangat baik. Diharapkan, dapat mengurangi peristiwa serupa di kemudian hari.

Adapun untuk uang kas di Paguyuban, Ia meyakini, masing-masing paguyuban memiliki cara tersendiri agar organisasi bisa tetap berjalan.

Baca juga: Perindo DIY Gandeng Sejumlah Artis untuk Maju Pileg 2024

Pihaknya tidak sampai ke arah itu.

Yang terpenting, masing-masing paguyuban memiliki uang kas untuk mengantisipasi apabila ada oknum-oknum dari kelompoknya yang tidak membayar. 

Di sisi lain, untuk meminimalisir adanya peristiwa lanjutan, Pemkab Sleman sudah berkoordinasi dengan jajaran TNI-Polri untuk melakukan pendekatan keamanan.

Ia memastikan, Pemkab Sleman akan hadir dalam perkara ini dengan menanggung biaya pengobatan para korban yang tengah dirawat di RS Bethesda maupun JIH. 

"Kami dari Pemda (Pemkab Sleman) memang harus hadir. Dinas sosial sudah berkoordinasi dengan Bethesda dan JIH. Karena di dua RS tersebut korban (dirawat)," katanya. (rif)