Ada 9 SD Negeri di Pinggiran Sleman Minim Peminat, DPRD: Kami Ingin Kerjasama antar-Kabupaten

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Ketua Komisi D DPRD Sleman , M Arif Priyo Susanto angkat bicara terkait sejumlah SD Negeri di pinggiran Sleman yang minim peminat.

Menurut dia, jumlah penduduk anak usia sekolah SD di wilayah perbatasan sedikit sehingga mempengaruhi jumlah pendaftar di Sekolah.

Karena itu, pihaknya mendorong ke depan ada kerjasama antar Kabupaten, terutama saat pendaftaran sekolah-sekolah di wilayah perbatasan. 

Baca juga: Pencuri yang Sasar 3 Kantor Pos di DI Yogyakarta Ternyata Incar Uang BLT di Brankas

"Sistem yang dipakai PPDB zonasi . Sistem zonasi itu kan bagi warga di wilayah sekolah, sangat menguntungkan karena dikhususkan bagi warga yang dekat sekolah. Beberapa SD di pinggiran sepi peminat karena jumlah penduduknya di sana sedikit. Nah, kami ingin agar ada kerjasama antar kabupaten," kata dia, Selasa (21/6/2022). 

Menurut Arif dengan kerjasama antar Kabupaten, maka sekolah bisa saling memenuhi kuota. Misalnya, di Prambanan maupun di Tempel. Bagi SD Negeri yang sepi peminat bisa kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Klaten maupun Magelang. 

"Jadi sekolah di perbatasan tersebut, bisa menerima siswa dengan orangtuanya yang berdomisili di Klaten ataupun Magelang. Yang dekat dengan sekolah itu. Sementara itu, solusi yang ditawarkan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sleman telah berakhir.

Berbeda dengan sekolah yang ada di wilayah perkotaan, beberapa SD Negeri di wilayah pinggiran masih banyak yang minim peminat.

Bahkan, hingga batas akhir pendaftaran tanggal 18 Juni, sedikitnya terdapat 9 SD Negeri yang pendaftarnya kurang dari 10 anak. 

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Sri Adi Marsanto mengungkapkan, hasil rekapitulasi pelaksanaan PPDB hingga tanggal 18 Juni 2022, SD Negeri yang minim pendaftar mayoritas berada di wilayah pinggiran. Antara lain, di wilayah Tempel ada 5 SD Negeri.

Kemudian di Turi 1 sekolah, Prambanan 1 sekolah, dan Cangkringan 1 sekolah. Ada juga di Kapanewon Sleman 1 sekolah. Pendaftarnya, dari masing-masing sekolah, rata-rata hanya 2 - 6 siswa atau kurang dari 10 anak. 

"Kenapa minim pendaftar, karena calon siswa atau anak usia masuk sekolah SD (7 tahun) di lingkungan sekitar sekolah tersebut minim. Kemudian, minat orang tua menyekolahkan anaknya di SD swasta meningkat. Pertanyaannya, apakah itu salah? Kan tidak. Tidak ada yang salah. Itu hak orangtua, mau menyekolahkan anaknya di mana. Di sekolah swasta atau di Negeri," katanya. 

Sri Adi menyebutkan, fenomena yang berkembang di lapangan, saat ini ada sebagian orang tua yang kecenderungan ingin menyekolahkan putra-putrinya di sekolah yang mahal.

Kalau tidak mahal tidak mau, karena ingin menjaga gengsi sosial. Ada juga sebaliknya. Orangtua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah Negeri karena dinilai berbiaya lebih terjangkau. 

Di sisi lain, menurut dia, pelaksanaan PPDB jenjang SD di Kabupaten Sleman telah berlangsung dengan baik. Tanpa adanya kendala berarti pada sistem aplikasi penerimaan.