Berita Bantul Hari Ini

Perlu Anggaran Perubahan untuk Tangani PMK di Bantul

Saat ini DKPP Bantul terkendala dengan anggaran untuk menyediakan obat dan cairan disinfektan.

Penulis: Santo Ari | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Santo Ari
Komisi B DPRD Bantul bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul sidak ke RPH Segoroyoso, Jumat (3/6/2022). 

TRIBUNJOGJA.COM – Upaya penanganan Penyakit Mulut dan Kuku ( PMK ) di Kabupaten Bantul terus dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bantul .

Sampai saat ini Pemkab Bantul belum melakukan penutupan pasar hewan, namun lebih memaksimalkan dengan pengetatan lalu lintas ternak, pengobatan dan penyemprotan disinfektan.

Namun demikian, saat ini DKPP Bantul terkendala dengan anggaran untuk menyediakan obat dan cairan disinfektan.

Ketua Komisi B DPRD Bantul , Wildan Nafis mengatakan bahwa untuk penanganan PMK di Bantul pihaknya untuk saat ini masih terus berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Baca juga: Melonjak, Jumlah Ternak di Bantul yang Suspect PMK sebanyak 272 ekor

Ia pun mengakui bahwa pemerintah saat ini terkendala minimnya anggaran untuk penyediaan obat untuk ternak.

Padahal jumlah ternak yang suspect PMK sudab 272 ekor.

"Terkait hal itu sudah ada langkah dari DKPP untuk menghubungi institusi yang lain, menggunakan CSR juga bisa. Selain itu di APBD perubahan mohon ada usulan dari dinas untuk kebutuhan obat," ungkapnya saat sidak di RPH Segoroyoso, Jumat (3/6/2022).

Politisi Partai Amanat Nasional ini mengatakan bahwa legislatif akan turut serta dalam penganggaran untuk penanganan PMK .

Penyakit ini datang tidak terduga sehingga dalam penyusunan anggaran sebelumnya belum menyiapkan untuk penanganan penyakit yang cepat menular ini.

Maka dari itu ia pun berpesan agar DKPP dapat menyusun anggaran untuk pembiayaan obat dan desinfektan dalam anggaran perubahan tahun ini.

Harapannya, di anggaran perubahan pada bulan Oktober nanti bisa ada alokasi untuk penanganan PMK di kabupaten Bantul .

"APBD perubahan biasanya di bulan Oktober, dan sudah mulai disusun di Bulan Juli ini," imbuhnya.

Sementara untuk solusi jangka pendek, Wildan sudah mendorong agar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul dapat lebih ketat untuk mengawasi lalu lintas ternak dengan berkoordinasi bersama TNI-POLRI.

Selain itu tetap melakukan pengobatan secara optimal terhadap ternak yang sakit.

Terlebih dalam waktu dekat ada Iduladha yang membutuhkan jumlah ternak yang cukup banyak.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved