Breaking News:

Ini Syarat dan Rincian Manfaat Layanan Tambahan dari BPJamsostek

Sosialisasi dalam rangka memperkenalkan program dan layanan tambahan ini diselenggarakan secara daring.

Penulis: Tribun Jogja | Editor: Muhammad Fatoni
dok.istimewa
BPJamsostek 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - BPJAMSOSTEK cabang Yogyakarta sosialisasikan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) bagi para peserta yang terdaftar.

Sosialisasi dalam rangka memperkenalkan program dan layanan tambahan ini diselenggarakan secara daring.

“Mengapa namanya Manfaat Layanan Tambahan? Karena peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa langsung menerima manfaat JHT, JKK, JKM, JB, dan yang terbaru JKP. Di samping itu BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki CSR yaitu berupa Manfaat Layanan Tambahan berupa Program Perumahan,” kata Teguh Wiyono, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta.

Teguh menyampaikan bahwa dasar hukum dari MLT Program Perumahan ini berupa PP 46 Tahun 2015, PP 55 Tahun 2015, dan Permenaker No. 17 Tahun 2015.

Kemudian tujuan dari MLT ini untuk memberikan kemudahan dan kepastian dalam memiliki rumah, mendukung pemerintah dalam melaksanakan program “Sejuta Rumah,” meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan kerja, serta menjaga pekerja/buruh untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial secara sustain.

Dalam sosialisasi Surya juga menyampaikan Skema MLT bagi Tenaga Kerja dari Dana Jaminan Hari Tua (JHT), yaitu Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) kemudian bagi Developer Pengembang, yaitu Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) dan Kredit Kontruksi (KK/KPPP).

“Sumber pendanaan MLT Program Perumahan ini berasal dari uang sendiri dan MLT untuk Uang Muka, JHT 30 %, dan ada KPR MLT dengan persyaratan kepesertaan lebih dari 10 tahun. Jadi jika kurang dari 10 tahun mohon maaf tidak bisa dilakukan pencairan JHT 30 % untuk uang muka,” ujar Teguh.

Teguh juga menyampaikan bahwa persyaratan MLT yang pertama Persyaratan PUMP, KPR, PRP, yaitu terdaftar BPJS Ketenagakerjaan minimal 1 tahun, tertib administrasi dan iuran, tidak ada PDS upah TK dan Program.

Jadi dipastikan perusahaan membayarkan BPJS Ketenagakerjaan dengan dasar upahnya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kemudian belum memiliki rumah yang atau rumah pertama, memenuhi syarat ketentuan Bank atau OJK.

Persyaratan kedua yakni persyaratan kredit konstruksi, yaitu diperuntukkan untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan, tertib administrasi dan iuran, tidak PDS upah atau TK dan Program, berlaku untuk perusahaan seperti BUMN, BUMD, SWASTA berbadan hukum atau PT jadi kalua missal untuk seperti toko, toko kelontong, dsb belm bisa, kemudian tersedia lahan yang clear dan clean, yang terakhir memenuhi syarat dan ketentuan Bank atau OJK.

“Tantangannya yang pertama adalah kemampuan daya beli pekerja yang belum merata di setiap daerahya, yang kedua sosialisasi MLT. Oleh karena itu, kami mengundang peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat mengikuti sosialisasi MLT ini supaya bisa memberikan manfaat yang lebih bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang ketiga lokasi perumahan yang jauh dari tempat kerja atau kodisi yang kurang ideal, yang keempat harga lahan yang semakin mahal, dan yang terakhir belum dipahaminya Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK sebagai persyaratan dalam pencairan MLT di perbankan,” lanjut Teguh. (*)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved