Bupati Klaten Minta OPD Maksimalkan Penggunaan Anggaran untuk Tekan Angka Stunting

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Bupati Klaten, Sri Mulyani menyebut dalam upaya penurunan stunting di daerah itu, jaringan birokrasi harus hadir.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memanfaatkan program yang ada agar penurunan angka stunting berjalan efektif dan efisien.

Sebagai dasar akselerasi penurunan stunting, Klaten telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan stunting yang ada di Kabupaten Klaten .

Baca juga: SIMAK Beberapa Wilayah di DI Yogyakarta yang Berpotensi Diguyur Hujan Hari Ini Jumat 20 Mei 2022

"Saya yakin dengan program yang ada, masalah stunting di Kabupaten Klaten bisa terselesaikan," ucap Mulyani pada Rembuk Stunting 2022 di DPRD Klaten, Kamis (19/5/2022).

Ia meminta kepada OPD untuk memaksimalkan anggaran demi bekerja cepat menurunkan stunting.

Kemudian, Yani berpesan agar OPD terkait tidak boleh lengah untuk menekan kasus stunting di Klaten meskipun saat ini angka stunting di Klaten sudah 9,3 persen di bawah angka nasional yakni 14 persen.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Klaten, Cahyono Widodo memaparkan stunting di Kabupaten Klaten tahun 2020, sempat naik menjadi 10,3 persen.

Pada tahun 2021 turun menjadi 8,8 persen dan pada bulan Februari tahun 2022 menunjukan kenaikan menjadi 9,3 persen.

"Hal ini menunjukkan ada harapan bahwa kita bisa mencapai target angka stunting di bawah 14 persen pada tahun 2024," jelasnya.

Disamping itu, Cahyono mengatakan, kegiatan rembuk stunting yang diikuti oleh 630 peserta tersebut bertujuan untuk membangun komitmen para pengambil kebijakan.

Selain itu juga untuk mengimplementasikan, memantau dan mengevaluasi program stunting dan penurunan angka gagal tumbuh pada akselerasi Kabupaten Klaten. 

Cahyono menyebutkan Dinkes telah punya beberapa program yang sudah dilakukan untuk percepatan penurunan stunting.

Baca juga: UPDATE Gunung Merapi 20 Mei 2022: Keluarkan 18 Kali Guguran Lava Pijar Jarak 1,8 Km

Seperti, Waskita (Wajib Awasi Bersama Kesehatan, Ibu, Bayi, dan Balita) dan Seruling Bambu (Serbu dan Buru stunting Bekali anak menjadi Bibit Unggul).

Ia menyampaikan bahwa Dinkes juga melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk program SMART Tablet, dengan Kemenag melakukan sertifikasi untuk calon pengantin dan dengan TP PKK program baby kafe.

"Karena prioritas dalam BKKBN yang berkualitas dan berdaya saing adalah dengan meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta meningkatkan kualitas SDM melalui upaya penurunan stunting," pungkasnya. (Mur)