Turunkan Angka Stunting, Perlu Kolaborasi untuk Tingkatkan Gizi Ibu dan Bayi

Aksi bersama cegah stunting (ACS) terus dilakukan oleh pemerintah, lembaga masyarakat dan pihak swasta.

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Kurniatul Hidayah
internet
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Aksi bersama cegah stunting (ACS) terus dilakukan oleh pemerintah, lembaga masyarakat dan pihak swasta.

Dengan begitu, angka stunting di Indonesia bisa turun, seperti yang terlihat di sejumlah wilayah yakni Kabupaten Tulungagung, Kotawaringin Timur, Magetan dan Kudus.

Direktur Eksekutif Habibie Institute for Public Policy and Government (HIPPG), Widya Leksmanawati menjelaskan, saat ini terdapat 8 provinsi yang menjadi wakil wilayah percontohan, diantaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. 

Dari 8 provinsi tersebut, terdapat 2.687 desa yang masuk kategori stunting.

Selanjutnya, setelah melalui beberapa tahap pendataan, sebanyak 14 desa nantinya akan menjadi lokasi pilot project.

Baca juga: Satgas Covid-19 Pastikan Varian XE Belum Ditemukan di Indonesia : Tak Perlu Takut dan Panik

“Program Aksi Bersama Cegah Stunting (ACS) pilot project ini pada enam bulan pertama akan memberikan beberapa sumber protein hewani seperti yang telah dilakukan di Pandeglang, yaitu mengutamakan susu berkalori tinggi dan telur. Nantinya, keberhasilan dari pilot project yang berlokasi di 14 desa ini akan direplikasi ke seluruh desa di Indonesia,” jelasnya, Selasa (5/4/2022).

Dia juga turut mengajak semua sektor untuk bekerja sama menurunkan angka stunting di daerah.

Hal ini karena menekan angka stunting merupakan upaya besar yang harus dikerjakan oleh semua pihak. 

Tentunya sulit bagi daerah jika hanya mengandalkan satu pihak saja. 

Oleh karena itu, ide dan gagasan serta pelibatan semua stakeholder mulai dari perguruan tinggi, hingga perusahaan dan pihak swasta untuk mau turun dan terlibat mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting.

Di antaranya, edukasi dan intervensi akan akses nutrisi, ketersediaan air bersih, dan angka pernikahan dini yang masih tinggi.

Sementara, Direktur Sinkronisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Budiono Subambang mengatakan ACS ini bisa jadi pedoman bagi daerah lain mencegah stunting.

“Di antara isu terkait stunting yang dapat diidentifikasi adalah bagaimana daerah menetapkan diri untuk percepatan stunting, bagaimana mengubah perilaku masyarakat dalam hal edukasi kesadaran pemenuhan gizi seimbang, dan rendahnya dukungan sosial,” imbuh Budiono.

Baca juga: Polres Gunungkidul Antisipasi Balap Liar di JJLS Selama Ramadan 2022

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penyelenggara dari program percepatan penurunan stunting ini adalah kementerian, lembaga pemerintah daerah, tingkat provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pemerintah desa yang bersama-sama secara vertikal maupun horisontal melibatkan dunia usaha, pendidikan, dan lembaga-lembaga lainnya dalam upaya mengisi ruang-ruang yang sesuai dengan kemampuan.

Selanjutnya, Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dirjen Pemerintah Desa, Pauda menambahkan, stunting memang menjadi tanggung jawab semua orang.

“Diperlukan upaya duduk bersama antara pemerintah daerah dan desa karena yang perlu ditekankan adalah tentang bagaimana peran desa dan sasaran intervensinya,” tambah Paudah. (Ard)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved