Advokat TB: Penanganan Tuberkulosis Tak Hanya Butuh Uang Banyak, tapi Juga Komitmen Pemimpin

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Penyakit Tuberkulosis atau TB menjadi penyakit mematikan kedua setelah Covid-19 di dunia. Bahkan, di Indonesia, TB masih menjadi endemi yang diam-diam merenggut nyawa masyarakat.

Untuk itu, Indonesia dan negara G20 berkomitmen meningkatkan pendanaan mengatasi TB di setiap negara, mengingat masih banyak negara G20 yang terbebani kasus TB yang cukup tinggi.

Ketua Sekretariat Nasional Jaringan Indonesia Positif, Meirinda Sebayang mengatakan, pendanaan yang besar tersebut harus disertai komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan manajemen yang baik agar eliminasi TB bisa terjadi di tahun 2030.

“Dua hari saya melihat side event G20 tentang pembiayaan TB ini juga harus diikuti dengan komitmen pemerintah, apalagi di tingkat daerah. Kita kan menganut desentralisasi ya. Jadi, harus diselaraskan bagaimana pemimpin daerah juga punya komitmen di level yang sama,” katanya seusai acara G20 Side Event on Financing for TB Response berjudul ‘Overcoming Covid-19 Disruption and Building Future Pandemic Preparedness’ di Hyatt Regency Yogyakarta, Rabu (30/3/2022).

Baca juga: Wakil Bupati Kulon Progo Minta Masyarakat Siap Siaga Hadapi Bencana Alam

Meirinda, yang juga merupakan penyintas TB, menambahkan pendanaan terkait TB harus dipastikan terdistribusi hingga tingkat desa.

Menurutnya, itu adalah tantangan yang harus dihadapi pemerintah agar dana TB ini bisa dipakai dan terserap maksimal mengatasi penyebaran di akar rumput.

“Uang saja tidak cukup kalau kita tidak tahu bagaimana cara menyerap uangnya. Kita punya dana, bagaimana kelolanya? Bagaimana manajemen implementasinya? Itu harus disiapkan,” tegas Meirinda.

Ia mengakui, masih ada tantangan untuk menanggulangi TB di negeri sendiri.

Salah satu yang paling terlihat adalah ketidaktahuan masyarakat terkait penyakit TB.

“Dari perspektif komunitas, tantangannya ya ignorance itu. Masyarakat juga cenderung enggan meningkatkan pencarian penyembuhan,” terang Mei.

Selain itu, masih adanya stigma bahwa TB merupakan penyakit orang miskin, dan stigma lain yang masih tersebar di masyarakat.

Ketua Yayasan Stop TB Partnership Indonesia, Nurul HW Luntungan menambahkan, komitmen pejabat negara sangat dibutuhkan untuk mengeradikasi TB di tahun 2030.

Sebab saat ini, output eliminasi TB masih belum optimal dan dana yang ada tidak sebanyak dengan yang disediakan pemerintah untuk menanggulangi Covid-19.

Baca juga: DPUPKP Kota Sebut Beberapa Kali Kerusakan Saluran Drainase Disebabkan Truk Muatan dalam Setahun

“Yang perlu kita ketahui, Covid-19 ini baru 11 bulan ada, tapi research and development lebih dari 100 kali budget TB, karena semua negara punya kepentingan yang sama,” terangnya.

Ia menilai, banyak negara maju yang sudah merasa penanggulangan TB bukan lagi prioritas. Padahal, TB masih merajalela di negara berkembang.

“India, China, Indonesia dan negara G20 ini masih memikul 50 persen beban TB di dunia. Maka, seruannya adalah investasi dana agar komitmen eliminasi TB ini bisa adekuat dan efisien,” tandasnya. (Ard)