Bantuan Pangan Non Tunai di Bantul Sudah Tersalur 98,25 Persen

TRIBUNJOGJA.COM - Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Bantul , Didik Warsito menyatakan bahwa sasaran penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) mencapai 90.432 dan sudah tersalur dari kantor pos sebesar 88.852 atau 98,25 persen.

"Beberapa waktu yang lalu dari kantor pos menemui kami, menyampaikan bahwa ada dawuh dari kementerian untuk mengalokasikan BPNT sembako ini dalam bentuk rupiah, yang dialokasikan pada bulan Januari sampai Maret. Alhamdulilah dengan cepat kita bisa mencapai 98,25 persen sehingga sisanya tinggal 1.580," ucapnya.

Sementara dari data Dinas Sosial (Dinsos) Bantul , untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di 17 kapenewon, pada 8 maret 2022 kemarin tercatat 34.092 yang sudah mencairkan dari sasaran sebesar 57.742.

"Sehingga yang belum melakukan pencairan sebanyak 23.650. Tapi pada prinsipnya uang itu sudah ada di bank," imbuhnya.

Baca juga: Dukung Swasembada Pangan, Pemkab Bantul Gencarkan Program IP400

Ia berharap, dana yang diberikan dari kementerian ini dapat segera cepat disalurkan sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan uluran bantuan sosial dalam kondisi pandemi saat ini.

"Semoga orang miskin di Bantul bisa berkurang karena bisa mandiri secara ekonomi lebih sejahtera," ucapnya.

Sementara itu, Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial, Laode Taufik Nuryadin menyatakan bahwa secara nasional jumlah penerima BPNT mencapai 18,8 juta jiwa di mana 10 jutanya adalah penerima PKH.

"Serapannya saat ini di Bantul 98 persen, tetapi memang jumlah umumnya seperti itu, untuk wilayah Jogja pada umum 97 persen. sisanya ada yang meninggal, pindah alamat, ada yang isoman atau keluar kota," ucapnya.

Meski jumlah yang belum mencairkan relatif kecil, namun pihaknya akan terus mengupayakan agar seluruh KPM bisa menerima bantuan tersebut.

Maka dari itu, PT Pos Indonesia sebagai pihak yang dipercaya untuk menyalurkan bantuan tersebut juga berupaya untuk melakukan home visit atau jemput bola.

"Di level komunitas sudah, lewat kantor pos sudah, lalu home visit. kalau memang sudah tidak ada sama sekali ya nanti akan kembali ke negara, dan akan diperbaiki di data salur berikutnya," tandasnya.  

Baca juga: Hadapi Persaingan Global, Bupati Bantul Ingin Santri Perkaya Wawasan dan Bermental Baja

Sebelumnya, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) di Bantul menyentuh angka 14.833 jiwa meliputi difabel, anak terlantar, lansia, serta gelandangan dan pengemis.

Sementara tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 ke 2021 sendiri mengalami kenaikan, dari angka 13,50 persen ke 14,04 persen.

Terkait data kemiskinan dan pemberian jaminan sosial, Bupati mengimbau kembali kepada masyarakat untuk secara sadar melepaskan statusnya sebagai penerima bantuan jaminan sosial jika memang bukan peruntukannya demi keadilan, karena jaminan sosial hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin.

"Dinsos sebagai leading sector bagi penanggulangan kemiskinan ini harus melakukan koordinasi dengan OPD lain yang terkait, agar fasilitasi untuk penanggulangan kemiskinan ini dapat tepat sasaran," tutupnya.( Tribunjogja.com )