HET Gas LPG 3 Kilogram di Kota Yogyakarta Diusulkan Naik, Ini Pertimbangannya

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3 Kilogram diusulkan naik oleh Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Yogyakarta pada tahun ini.

Kebijakan ini semata-mata untuk mencegah distributor memasok lebih banyak stok ke area lain di luar daerah karena selisih HET yang cukup signifikan. 

Selain itu, Disdag Kota Yogyakarta menyebut bahwa HET gas LPG 3 kg belum mengalami penyesuaian sejak 2015 lalu. 

Baca juga: Real Madrid vs PSG: Prediksi Skor & Formasi Liga Champions Malam Ini

Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Disdag Kota Yogyakarta, Sri Riswanti menjelaskan, pihaknya tengah mengusulkan kepada Pemda DIY untuk melakukan penyesuaian HET gas LPG 3 Kg yang saat ini di angka Rp15.500 di pangkalan. 

Kondisi itu disebutnya berbeda cukup jauh dibandingkan dengan harga di daerah lain semisal Jawa Barat yang mematok di angka Rp19.000 di tingkat pangkalan. 

Riswanti mengklaim bahwa, upaya ini dilakukan semata-mata untuk mengamankan stok LPG subsidi di wilayah setempat. 

Dengan menaikkan HET, ketersediaan barang itu disebut sedikit banyak secara psikologi distributor akan berpengaruh dan aman untuk wilayah setempat yang saat ini masih satu area distribusi dengan Jawa Tengah, Solo dan juga Klaten. 

"Harapannya agar kuota di DIY Jateng yang satu area regional ini bisa aman. Kan yang ditakutkan nanti kalau daerah tetangga harganya lebih tinggi, dikhawatirkan justru lari ke sana semua stoknya setelah sampai ke pangkalan. Memang ketika HET disesuaikan, harapan kami nanti kuota di DIY khususnya Kota Yogyakarta aman," katanya, Rabu (9/3/2022).

Di sisi lain, pihaknya mengakui bahwa kenaikan harga LPG di tingkat pangkalan nantinya akan berdampak pada penyesuaian harga komoditas lainnya serta sejumlah barang konsumsi. 

Namun hal ini mau tidak mau harus ditempuh karena kenaikan harga juga dialami oleh LPG subsidi 12 kg yang saat ini berada di angka Rp195.000 - Rp200.000 di pasaran, dan demi mengantisipasi celah kecurangan berupa penyulingan dari gas 3 kg subsidi ke 12 kg di lapangan.  

"Memang itu yang dikhawatirkan juga nanti, ketakutan kami selaku pengawas misalkan muncul lagi soal penyulingan dari 3 kg ke 12 kg karena disparitas harganya terlalu jauh," ungkapnya.

"Makanya upaya kami akan segera saja menyesuaikan harganya sebagai langkah awal. Dan lagi pula kami juga tidak ingin ada peralihan penggunaan dari non subsidi kemudian jadi beralih ke subsidi karena harganya cukup jauh," imbuh dia.

Ketua Dewan Pertimbangan Hiswana Migas DIY, Siswanto mengatakan, fenomena kenaikan harga gas non subsidi memang disebabkan oleh faktor global.

Baca juga: Perusahaan dan Bank Rusia Boyongan Buka Rekening di China?

Yang mesti dipastikan adalah ketersediaan stok dan pemerintah selaku pengawas berperan aktif dalam proses monitoring agar peralihan penggunaan dari non subsidi ke gas subsidi bisa dicegah seminimal mungkin. 

Di sisi lain, ia menyebut bahwa pengguna gas subdisi juga mesti diawasi agar peruntukkannya sesuai dengan yang diharuskan.