Menuju Kabupaten Layak Anak, Bupati Bantul minta Kalurahan dan Kapanewon Jadi Ujung Tombak

TRIBUNJOGJA.com – Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, kapanewon atau kecamatan dan kalurahan adalah ujung tombak pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).

Untuk mewujudkan KLA, kata Abdul, dibutuhkan kekompakan antara pemerintah kabupaten (pemkab), panewu, lurah, mitra KLA, para pegiat hak-hak anak, dan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Bantul agar bersatu padu memberikan hak-hak anak.

Dia mengatakan itu dalam deklarasi Kapanewon–Kalurahan Layak Anak yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Bantul di Gedung Manggala Karya Sidi, Bantul, Jumat (4/3/2022).

Selain hadir, Abdul juga mengawali prosesi tanda tangan deklarasi Kapanewon–Kalurahan Layak Anak Bantul.

Abdul menjelaskan, mempersiapkan anak-anak hari ini berarti mempersiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik dan lebih kuat.

“Momentum deklarasi ini sangat bermakna. Tanpa momentum ini mustahil Bantul akan bisa mencapai KLA,” katanya dalam keterangan tertulisnya.

Abdul juga mengatakan, momentum deklarasi itu juga menjadi sebuah kesadaran bersama bahwa anak-anak adalah masa depan bangsa dan negara.

“Jangan sampai di masa depan kalah kompetisi dan lemah daya saing dengan bangsa lain sehingga anak tidak bisa melanjutkan perjuangan bangsa di masa depan,” ujarnya.

Abdul berharap, deklarasi tersebut dapat memotivasi dan mendorong terwujudnya kapanewon dan kalurahan layak anak yang mampu mempromosikan, melindungi, memenuhi hak-hak anak.

Deklarasi ini juga diharapkan menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), sumber dana, sarana prasarana, metode, dan teknologi pada pemerintah kalurahan dan kapanewon dalam upaya memenuhi hak-hak anak.

Terlebih, KLA merupakan amanah misi kelima Kabupaten Bantul, yakni pemerintah menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan mencapai Bantul sebagai KLA, ramah perempuan, dan penyandang disabilitas.

Abdul menambahkan, Pemkab Bantul terus mengalokasikan anggaran untuk memperkuat tercapainya KLA. Salah satunya program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan yang diamanahkan bisa memberikan hak-hak anak di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Di masa depan, Kabupaten Bantul harus bisa menekan angka kematian ibu dan bayi, menekan angka stunting, dan memberikan hak-hak anak secara memadai sehingga anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat, cerdas, serta berakhlak mulia dan berkepribadian Indonesia,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Abdul turut mengapresiasi seluruh pegiat KLA yang terus berjuang menciptakan suasana kondusif sehingga seluruh hak anak bisa diberikan dengan baik.