Pulihkan Ekonomi di Bantul, Bupati Abdul Unggulkan Potensi Lokal Daerah

TRIBUNJOGJA.com – Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, pihaknya berupaya memulihkan ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal daerah. Hal ini dilakukan melalui penerapan teknologi di sektor industri yang masih bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Adapun beberapa sektor di Bantul masih bertahan  di tengah pandemi, kata Bupati Bantul Abdul, di antaranya pertanian, pariwisata, dan komunikasi. Bahkan beberapa sektor ini mulai terjadi pemulihan saat pandemi Covid-19 melandai.

Bupati menegaskan beberapa sektor tersebut nantinya akan menjadi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bantul pada 2023.

“Melandainya pandemi di Bantul, sektor pariwisata mulai tumbuh positif pada 2022. Hal ini menggambarkan optimisme kami di masa depan,” imbuh Abdul dalam siaran pers yang diterima Tribunjogja.com, Senin (1/3/2022).

Berakhirnya pandemi, lanjut dia, dapat membangkitkan sektor pariwisata sebagai andalan di Kabupaten Bantul.

Selain pariwisata, Abdul kembali menjelaskan, sektor yang masih bertahan di tengah pandemi lainnya adalah pertanian.

“Pertanian masih tumbuh aktif menjadi 4 persen sebagai sektor di masa depan yang bertahan. Selain itu, terdapat juga sektor bidang komunikasi di Bantul masih bertahan (tumbuh) selama 20 persen, disusul dengan sektor kesehatan,” imbuhnya.

Abdul meyakini, adanya pendayagunaan potensi lokal dapat menyerap investasi serta mendukung pengembangan industri pertanian dan pariwisata yang menjadi sektor unggulan di Bantul.

Selain mengupayakan potensi lokal di sektor pariwisata dan pertanian, Bupati Bantul juga mempromosikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal.

Upaya mempromosikan UMKM lokal itu dilakukan melalui aplikasi market Bantul Online Shop (BOS) seperti marketplace. UMKM lokal yang dimaksud, seperti makanan tradisional, kuliner, dan produk.

Pemkab Bantul sendiri juga berupaya untuk meningkatkan struktur pendukung ekonomi dan pemukiman sehat berbasis pengurangan risiko bencana, pemberdayaan keluarga, pelayanan, kesejahteraan sosial, serta status kabupaten layak anak.