Pakar Kebijakan UGM : Kebijakan Pengambilan JHT Harus Berbasis Bukti dan Data yang Kuat

Ia mengungkapkan perubahan kebijakan bukan hal yang baru di Indonesia.

Sebelumnya hal serupa juga terjadi pada kebijakan ekspor batu bara.

Kebijakan baru diterapkan namun satu minggu kemudian dicabut.

Kebijakan JHT, lanjutnya, merupakan kebijakan yang bersifat redistributif dan sangat sensitif.

Sebab, di dalamnya banyak pihak kepentingan, banyak aktor yang terlibat, dan sangat kompleks.

"Ada satu resources yang seharusnya dimiliki karyawan dan pekerja tapi ibaratnya itu ditahan hingga usia 56 tahun baru bisa diambil. Ini masuk kebijakan yang redistributif dan sangat sensitif, serta berisiko tinggi jika diimplementasikan," paparnya. ( Tribunjogja.com )